Kontroversi Serangan Umum, Inisiatif Soeharto atau Hamengku Buwono IX?

Hingga awal tahun 1970-an, serangan atas Yogyakarta 1 Maret 1949, sama sekali tak pernah ditonjolkan, karena para pejuang waktu itu menilai, bahwa episode ini tak melebihi episode-episode perjuangan lain, yaitu pertempuran heroik di Medan [Medan Area, Oktober 1945], Palagan Ambarawa [12 -15 Desember 1945], Bandung Lautan Api [April 1946], Perang Puputan Margarana Bali [20 November 1946], Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang [1 -5 Januari 1947] & juga tak melebihi semangat berjuang Divisi Siliwangi, ketika melakukan long march, yaitu berjalan kaki selama sekitar dua bulan -sebagian bersama keluarga mereka-dari Yogyakarta/Jawa Tengah ke Jawa Barat, dlm rangka melancarkan operasi Wingate untuk melakukan perang gerilya di Jawa Barat, sesudah Belanda melancarkan Agresi II tanggal 19 Desember 1948. Dan masih banyak lagi pertempuran heroik di daerah lain.

Serangan Umum 1 Maret Versi Orde Baru

Hingga waktu itu, yg sangat menonjol & dikenal oleh rakyat Indonesia ialah perjuangan arek-arek Suroboyo pada Pertempuran di Surabaya / Peristiwa 10 November 1945, yg dimanifestasikan dengan pengukuhan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dari sumber-sumber yg bisa dipercaya serta dokumen-dokumen yg terlampir dlm tulisan ini, terlihat jelas bahwa perencanaan & persiapan serangan atas Yogyakarta yg kemudian dilaksanakan pada 1 Maret 1949, dilakukan di jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III-dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat-berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI-berarti juga Republik Indonesia-masih ada & cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dlm perundingan yg sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB.

Serangan tersebut melibatkan berbagai pihak, bukan saja dari Angkatan Darat, melainkan juga AURI, Bagian Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah [Pejabat PDRI di Jawa] & Pepolit dari Kementerian Pertahanan. Pasukan yg terlibat langsung dlm penyerangan terhadap Yogyakarta ialah dari Brigade IX & Brigade X, didukung oleh pasukan Wehrkreis I & II, yg bertugas mengikat Belanda dlm pertempuran di luar Wehrkreis III, guna mencegah atau paling tak memperlambat gerakan bantuan mereka ke Yogyakarta. Tidak mungkin seorang panglima atau komandan, tak mengerahkan seluruh kekuatan yg ada di bawah komandonya, untuk menghadapi musuh yg jauh lebih kuat.

Perlu diingat, ketika Belanda menduduki Ibukota RI, Yogyakarta, tanpa perlawanan dari TNI, karena dari semula telah diperhitungkan, kekuatan TNI tak sanggup menahan serangan Belanda. Juga tak mungkin seorang panglima atau komandan pasukan memerintahkan melakukan serangan terhadap suatu sasaran musuh yg kuat, tanpa memikirkan perlindungan belakang. Selain itu, juga penting masalah logistik; suply [pasokan] perlengkapan & perbekalan untuk ribuan pejuang serta perawatan medis yg melibatkan beberapa pihak di luar TNI. Dalam perencanaan & pelaksanaan, juga melibatkan bagian Pepolit [Pendidikan Politik Tentara] Kementerian Pertahanan. Selain itu, juga terlihat peran Kolonel T. B. Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang [KSAP]. Untuk penyiaran berita mengenai serangan tersebut ke luar negeri, melibatkan pemancar radio AURI di Playen, & pemancar radio Staf Penerangan Komisariat Pusat, yg waktu itu berada di Wiladek.

Cukup kuat alasan untuk meragukan versi yg mengatakan, bahwa seorang komandan brigade dapat memberi tugas kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, yg berada dua tingkat di atasnya, untuk membuat teks [dalam bahasa Inggris] yg akan disampaikan kepada pihak AURI untuk kemudian disiarkan oleh stasiun pemancar AURI. Dengan demikian, menurut versi ini, perencanaan serta persiapan serangan dilakukan di jajaran brigade, kemudian “memberikan instruksi” kepada sejumlah atasan, termasuk Panglima Divisi. Perlu diketahui, bahwa selama perang gerilya, berdasarkan Instruksi No. 1/MBKD/1948 tertanggal 22 Desember 1948 yg dikeluarkan oleh Panglima Tentara & Teritorium Jawa/Markas Besar Komando Jawa [MBKD], Kolonel Abdul Haris Nasution, dibentuk Pemerintah Militer di seluruh Jawa. Struktur & hirarki militer berfungsi dengan baik & garis komando sangat jelas.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tak mungkin seorang komandan pasukan dapat menggerakkan pasukan-pasukan lain yg bukan di bawah komandonya tanpa seizin atasan. Seandainya ada gerakan pasukan lain, pasti harus dengan perintah dari atasan, & tak mungkin dilakukan oleh komandan yg satu level. Apalagi menugaskan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang yg dlm hirarki militer berada dua tingkat di atasnya, & pihak Kementerian Pertahanan serta pihak AURI, yg memiliki/mengoperasikan pemancar radio. Berdasarkan bukti & dokumen yg ada, serangan tersebut jelas melibatkan berapa pihak di luar Brigade X/Wehrkreis III; bahkan terlihat peran beberapa atasan langsung Letkol Suharto.

Masih terdapat cukup bukti serta dokumen yg menunjukkan, bahwa kendali seluruh operasi di wilayah Divisi III tetap berada di pucuk pimpinan Divisi III, yaitu Kolonel Bambang Sugeng. Hal ini terbukti dengan jelas, a. l. dengan adanya Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yg ditujukan kepada Komandan Wehrkreis II Letkol. M. Bachrun, di mana jelas disebutkan, bahwa Instruksi Rahasia tersebut sehubungan dengan perintah yg diberikan kepada Komandan Wehrkreis III, Letkol Suharto. Juga disebutkan, bahwa pasukan yg langsung membantu dlm serangan ke kota ialah Brigade IX. Dalam naskah otobiografi Letnan Kolonel [Purn. ] dr. W. Hutagalung disebutkan, bahwa Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini hadir dlm rapat perencanaan, sehingga tak diperlukan lagi Instruksi tertulis.

Instruksi Rahasia tersebut merupaken kelanjutan dari Perintah Siasat No. 4/S/Cop. I, tertanggal 1 Januari 1949 yg dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, untuk antara lain: “… mengadakan perlawanan serentak terhadap Belanda sehebat-hebatnya… yg bisa menarik perhatian dunia luar… “. Dari dokumen ini dapat dilihat dengan jelas, bahwa maksud semua serangan besar-besaran ialah untuk menarik perhatian dunia internasional, & sejalan dengan Perintah Siasat 1 yg dikeluarkan oleh Panglima Besar Sudirman pada bulan Juni 1948.

Dokumen ketiga yg membuktikan bahwa seluruh operasi tersebut ada di bawah kendali Panglima Divisi III/GM III, ialah Perintah Siasat No. 9/PS/19, tertanggal 15 Maret 1949. Perintah diberikan kepada komandan Wehrkreis I [Letkol. Bachrun] & II [Letkol. Sarbini], untuk meningkatkan penyerangan terhadap tentara Belanda di daerah masing-masing, dlm upaya untuk mengurangi bantuan Belanda ke Yogyakarta & tekanan Belanda terhadap pasukan Republik di wilayah Wehrkreis III yg membawahi Yogyakarta, sesudah dilaksanakan serangan atas Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949.

Dengan demikian, tiga dokumen yg dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, Kolonel Bambang Sugeng, yaitu:

1. Perintah Siasat No. 4/S/Cop. I, tertanggal 1 Januari 1949,

2. Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, dan

3. Perintah Siasat No. 9/PS/49, tertanggal 15 Maret 1949,

membuktikan bahwa sejak awal bergerilya, seluruh operasi di wilayah Divisi III, tetap diatur & dikendalikan oleh Panglima Divisi III/Gubernur Militer III. Dokumen-dokumen tersebut diperkuat antara lain dengan catatan harian Kolonel Simatupang, Wakil KSAP, & otobiografi Letkol dr. Wiliater Hutagalung, Perwira Teritorial, serta kemudian di dlm berbagai tulisan dari A. H. Nasution, yg waktu itu ialah Panglima Tentara & Teritorium Jawa/MBKD. Selain itu, semua dokumen menunjukkan, bahwa Panglima Divisi III selalu memberikan instruksi & melibatkan ketiga Wehrkreise tersebut; dengan demikian menjadi jelas, bahwa komando operasi ada di tangan Panglima Divisi, & bukan di tangan Komandan Brigade.

Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, cocok dengan catatan harian Simatupang tertanggal 18 Februari 1949 yg dimuat dlm buku Laporan dari Banaran, di mana tertera: Kolonel Bambang Sugeng, yg sedang mengunjungi daerah Yogyakarta [dia ialah Gubernur Militer daerah Yogyakarta-Kedu-Banyumas-Pekalongan-sebagian dari Semarang] datang & bermalam di Banaran.

Juga apabila mencocokkannya dengan tulisan Budiarjo terbukti, bahwa Simatupang banyak terlibat dlm persiapan serangan tersebut. Hal ini dapat dilihat, bahwa Simatupang telah mempersiapkan teks dlm bahasa Inggris tanggal 28 Februari, sehari sebelum serangan terjadi & meminta teks tersebut disiarkan oleh pemancar AURI Playen, sesudah serangan dilaksanakan tanggal 1 Maret 1949. Juga dari catatan Simatupang dapat dilihat, bahwa di Wiladek mereka juga telah “dipersiapkan” untuk menyiarkan berita mengenai serangan atas Yogyakarta. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa Simatupang juga memberikan teks yg akan dibacakan seperti halnya di Playen, karena dlm catatan hariannya, Simatupang sendiri tak menyebutkan nama Budiarjo ketika dia menyampaikan teks yg akan dibacakan di Playen. Di sini terlihat jelas, bahwa “Serangan Spektakuler” tersebut ialah suatu skenario -rekayasa- untuk konsumsi dunia internasional.

Catatan harian tersebut, yg tertulis dlm buku Laporan dari Banaran, sekaligus juga menunjukkan keterlibatan besar dari Simatupang, yg dlm hirarki militer beberapa tingkat di atas Suharto. Buku Laporan dari Banaran diterbitkan pertama kali tahun 1960, ketika Suharto belum menjadi Presiden, & episode perjuangan tersebut belum diekspos menjadi mercu suar, & sejarah tak ditulis untuk kepentingan penguasa. Selain itu, melihat besarnya operasi tersebut serta keterlibatan berbagai pihak, yg dlm hirarki militer berada di posisi lebih tinggi, sangat tak mungkin, bahwa komando operasi dipegang oleh seorang komandan brigade. Dalam instruksi No. 1/MBKD/1948, tertanggal 25 Desember 1948, butir 5, Kolonel Nasution, Panglima Tentara & Teritorium Jawa menegaskan: “Peliharalah terus hierarchie ketentaraan”

Perencanaan serangan tersebut sangat dirahasiakan, sehingga selain pucuk pimpinan tertinggi militer & sipil, pada waktu itu hampir tak ada anggota staf di jajaran bawah, yg mengetahui mengenai rencana tersebut, bahkan staf Gubernur Militer sekalipun. Seorang pelaku sejarah menyampaikan, bahwa dia sebagai anggota staf GM III yg berada di lereng gunung Sumbing, baru mengetahui mengenai serangan tersebut sesudah serangan dilancarkan. Begitu juga dengan para pelaksana di lapangan, tak mengetahui mengenai perencanaan serta Grand Design serangan umum, sebagaimana diungkapkan oleh seorang pelaku di lapangan, Kol. [Purn. ] A. Latief [waktu itu komandan kompi, berpangkat Kapten].

Jadi sangat jelas, bahwa setiap komandan hanya mengetahui sebatas tugas yg diberikan kepadanya & mempunyai wewenang hanya atas pasukannya. Pernyataan Suharto, seperti disampaikan dlm otobiografinya, selain tak logis & tampak hanya mengarang cerita belaka, dapat dibantah berdasarkan bukti yg ada. Memang tak semua prajurit dapat atau boleh mengetahui keberadaan Panglima Besar yg menjadi incaran tentara Belanda. Akan tetapi pucuk pimpinan militer & sipil, dapat selalu berkomunikasi dengan Jenderal Sudirman, walaupun tempat persembunyiannya selalu berpindah-pindah, bahkan di beberapa tempat, hanya satu atau dua hari saja. Dari catatan perjalanan yg ditulis oleh Kapten Suparjo Rustam, ajudan Panglima Besar Sudirman, tercatat kegiatan Panglima Besar, antara lain:

“Tanggal 27. 12. 1948. Meninggalkan desa Karangnongko [di sungai Brantas, Jawa Timur] & pindah ke desa di lereng Gunung Wilis. Pak Dirman mengutus Kolonel Bambang Supeno supaya mencari hubungan dengan Pemerintah pusat di Jawa, yg menurut kabar ada di gunung Lawu. Tidak lama sesudah Kol. Bambang Supeno berangkat, datang pula Kol. Sungkono [Panglima Divisi/Gubernur Militer Jawa Timur]. Tanggal 10. 1. 1949, Bambang Supeno kembal. Tanggal 11. 1. 1949 di desa Wayang, pertemuan dengan Menteri Pembangunan Supeno & Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo. Selama beberapa hari sesudah tanggal 12. 1. 1949 banyak tamu-tamu dari berbagai kota & daerah datang menemui Pak Dirman. ”

Selama perjalanan, Kapten Suparjo [ajudan Panglima Besar], selalu mengirimkan utusan untuk memberikan berita kepada KBN-KBN, di mana rombongan berada. Tercatat antara lain: “Tanggal 8. 2. 1949, di desa Pringapus. Mengirimkan beberapa orang ke Yogyakarta, di antaranya Harsono Cokroaminoto untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai politik, Letnan Basuki & dr. Suwondo [dokter pribadi Panglima Besar] untuk mencari obat-obatan, Kapten Cokropanolo untuk menghadap Sri Sultan … Orang-orang yg dikirim ke Yogya hampir semuanya ditangkap Belanda, yg tak ditangkap hanya dr. Suwondo & Kapten Cokropranolo. Tanggal 3. 3. 1949 di desa Sobo, datang utusan dari Kolonel Gatot Subroto dengan satu kompi tentara dipimpin Letkol. Su’adi, untuk mengawal Pak Dirman”

Dari catatan perjalanan yg ditulis oleh ajudan Panglima Besar terlihat, bahwa Panglima Divisi/Gubernur Militer serta pembesar sipil, dapat selalu mengetahui keberadaan Panglima Besar, & Panglima Besar dapat mengirim utusan untuk bertemu dengan pimpinan militer & sipil, seperti beberapa menteri yg tak ditangkap Belanda. Juga terdapat kejanggalan mengenai pernyataan Suharto tersebut, yaitu bahwa dia mengambil keputusan tersebut, karena kesulitan menghubungi Panglima Besar Sudirman. Pertama, hal itu sebenarnya tak dapat dia lakukan, karena Letnan Kolonel Suharto, Komandan Brigade X, masih mempunyai atasan langsung, yaitu Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III, yg markasnya hanya berjarak sekitar dua hari berjalan kaki dari markas Wehrkreis III. Juga ada Kolonel A. H. Nasution, Panglima Tentara & Teritorium Jawa, & Markas Besar Komando Jawa berada di desa Manisrenggo, di lereng gunung Merapi. Selain itu masih ada Kolonel Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, yg bermarkas di pedukuhan Banaran, desa Banjarsari di lereng gunung Sumbing, tak jauh dari markas Divisi III. Tentu menjadi suatu pertanyaan besar, untuk apa seorang komandan brigade ingin berhubungan langsung dengan Panglima Besar, dengan melewati tiga jajaran di atasnya. Semua markas-markas di wilayah Divisi III berada dlm radius sekitar 24 jam berjalan kaki.
Uraian Sumual, yg waktu itu ialah Komandan SWK-103 A, Sektor Barat, menunjukkan dengan tegas, bahwa perintah serangan umum datang dari Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, & bukan gagasan Suharto atau perintah dari Hamengku Buwono IX.

Buku yg diterbitkan SESKOAD, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, mengandung sangat banyak kontroversi. Di satu sisi, buku tersebut dilengkapi dengan berbagai dokumen otentik yg sangat penting, namun di sisi lain, kesimpulan yg diambil hanya mengarah kepada yg telah digariskan oleh penguasa waktu itu, yaitu: Pemrakarsa & Komandan Operasi Serangan Umum ialah Suharto. Banyak dokumen dilampirkan dlm buku tersebut, termasuk yg dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng, yaitu Perintah Siasat tertanggal 1 Januari 1949, & yg terpenting ialah Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, di mana jelas tertera Instruksi kepada Komandan Daerah III Letkol Suharto & Komandan Daerah I Letkol. M. Bachrun. Di samping kedua surat tersebut, Perintah Siasat yg dikeluarkan tanggal 15 Maret 1949 menunjukkan, bahwa Bambang Sugeng tetap memegang kendali operasi & selalu melibatkan seluruh potensi yg ada di bawah komandonya.

Selain itu, juga terdapat kalimat yg memberi gambaran, bahwa serangan terhadap Yogyakarta tersebut ialah bagian dari operasi Gubernur Militer III, yg juga melibatkan pasukan di bawah komando Gubernur Militer II. Koordinasi pada tingkat Gubernur Militer, jelas tak mungkin dilakukan oleh seorang komandan Brigade: Serangan yg akan dilaksanakan oleh Wehrkreis III sesungguhnya merupaken operasi sentral dari seluruh operasi yg dilaksanakan oleh GM III Kolonel Bambang Sugeng. Pasukan tetangga yg pada saat itu sedang melaksanakan operasi untuk mengimbangi serangan Wehrkreis III ialah pasukan GM II yg melaksanakan operasi di daerah Surakarta & Wehrkreis II Divisi III yg melaksanakan operasi di daerah Kedu/Magelang. Buku yg diterbitkan oleh SESKOAD untuk glorifikasi Suharto, sekaligus mengecilkan peran banyak atasan Suharto, & bahkan hanya dengan beberapa baris kalimat, sangat menjatuhkan nama baik Presiden Sukarno serta pimpinan sipil lain, yg -setelah pertimbangan yg matang- memutuskan untuk tak ke luar kota.

Sebagaimana telah dituliskan di muka, bahwa keputusan untuk tetap tinggal di kota, diambil sesudah dilakukan Sidang Kabinet yg berlangsung dari pagi sampai siang. Selain itu, Panglima Besar Sudirman & Kolonel Simatupang sendiri juga berada di Istana. Para penulis buku SESKOAD sama sekali tak menyebutkan adanya Sidang Kabinet, percakapan antara Presiden Sukarno dengan Panglima Besar & surat perintah Wakil Presiden/Menteri Pertahanan, yg ditujukan kepada seluruh Angkatan Perang, yg diserahkan langsung kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel Simatupang, seusai Sidang Kabinet di Istana. Buku SESKOAD juga tak menjelaskan, siapa kelompok yg “mendongkol” & akan menculik Presiden serta Wakil Presiden untuk dibawa ke luar kota. Mengenai kegiatannya sepanjang tanggal 19 Desember 1948, Simatupang menulis sangat rinci dlm buku Laporan dari Banaran, & tak menyebutkan bertemu dengan “kelompok yg mendongkol” tersebut. Seandainya memang benar ada rencana “penculikan” Presiden & Wakil Presiden, pasti hal itu telah ditulis dlm catatan hariannya.

Serangan Umum 1 Maret di Era Reformasi

Versi lain yg kemudian juga dikenal adalah, bahwa perintah serangan tersebut datang dari Hamengku Buwono IX [HB IX]. Menurut versi ini, Hamengku Buwono IX memanggil Letkol Suharto & berbicara empat mata, di mana HB IX memberi perintah kepada Suharto untuk melaksanakan serangan atas kota Yogyakarta, & HB IX telah menetapkan waktu penyerangan, yaitu tanggal 1 Maret 1949. Sebagaimana dikemukakan di atas, hirarki & garis komando militer berfungsi dengan baik selama perang gerilya. Dengan demikian, tak mungkin seseorang yg berada di luar garis komando dapat memberikan perintah kepada komandan pasukan untuk mengadakan suatu operasi militer, di mana juga akan melibatkan pihak & pasukan lain.

Untuk melibatkan pasukan dengan komandan yg sejajar dengan dia saja sudah tak mungkin, karena harus ada persetujuan dari atasan; apalagi memberikan instruksi kepada atasan & pihak di luar Angkatan Darat. Dengan demikian apabila disebutkan, bahwa perintah serangan diberikan oleh seseorang yg berada di luar garis komando militer, ialah sangat tak masuk akal. Apalagi memberi instruksi langsung kepada komandan pasukan yg satu level, tanpa melibatkan atasan.

Pemberian perintah memang dimungkinkan, seandainya gerakan pasukan tersebut sangat terbatas pada pasukan yg dipimpin langsung oleh seorang komandan, tanpa melibatkan pasukan lain, serta tak memerlukan persiapan yg besar, di mana masalah logistik dapat ditangani sendiri. Di beberapa bagian, buku SESKOAD berusaha untuk tak mengabaikan peran HB IX, di mana disebutkan, bahwa selain Suharto, HB IX sangat rajin mendengarkan siaran radio luar negeri. Juga berdua mempunyai gagasan untuk segera mengadakan serangan umum, sejalan dengan Surat Perintah Siasat No. 4 dari Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Hanya yg mengherankan ialah disebutkannya Perintah Siasat No. 4 tertanggal 1 Januari 1949, & bukan Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yg secara eksplisit menyebutkan Instruksi dari Panglima Divisi Bambang Sugeng kepada Komandan Daerah [Wehrkreis] III, Letnan Kolonel Suharto, untuk melakukan serangan atas Ibukota Yogyakarta antara tanggal 25 Februari-1 Maret 1949.

Juga dikutip dari biografi HB IX, keterangan yg sehubungan dengan serangan umum, tetapi tak dilanjutkan dengan kalimat yg menyebutkan bahwa HB IX memanggil Suharto untuk menghadap:… Apalagi ketika ia mendengar berita dari siaran radio luar negeri, bahwa pada akhir Februari 1949 masalah antara Indonesia dengan Belanda akan dibicarakan di forum PBB. Bagaimana caranya untuk memberi tahu kepada dunia internasional bahwa RI masih hidup, bahwa Belanda sama sekali tak menguasai keadaan. Ia kemudian mendapat satu akal… … Namun ia harus cepat bertindak karena waktu telah mendesak. Ketika itu telah pertengahan Februari. Segera ia mengirim kurir untuk menghubungi Panglima Besar di tempat markas gerilya meminta persetujan untuk melaksanakan siasat.

Di sini berakhir kutipan dari biografi HB IX, sedangkan dlm buku yg ditulis oleh Tim Lembaga Analisis Informasi [TLAI], Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949, kutipan tersebut selanjutnya berbunyi:… HB IX kemudian dapat mendatangkan komandan gerilya, Letkol Suharto. Dalam pertemuan di rumah kakaknya, GBPH Prabuningrat, di kompleks Keraton sekitar 13 Februari 1949, ia menanyakan kesanggupan Suharto untuk menyiapkan suatu serangan umum dlm waktu dua minggu. Itulah satu-satunya pertemuan HB IX-Suharto dlm hubungan dengan rencana Serangan Umum 1 Maret. Kontak-kontak selanjutnya dilakukan dengan perantaraan kurir.

Keterangan tersebut sebenarnya sekaligus membantah ungkapan Suharto, yg dlm otobiografinya menyebutkan bahwa:… sulit menghubungi Panglima Besar Jenderal Sudirman, yg tempat bergerilyanya tak diketahui dengan jelas…

Setelah Suharto tak berkuasa, barulah ada keberanian beberapa orang untuk membantah versi Suharto tersebut, termasuk orang-orang yg di masa Suharto berkuasa, terlibat dlm konspirasi pemutarbalikan fakta sejarah, bahkan hadir dlm Seminar SESKOAD & ikut dlm pembuatan Film “Janur Kuning”. Di era yg diharapkan dimulainya reformasi termasuk pelurusan penulisan sejarah, muncul pengkultusan baru yg masih memakai pola yg telah diterapkan oleh Suharto & merekayasa legenda baru. Beberapa sumber berita dikutip, tetapi semua kesimpulan diarahkan kepada kerangka baru yg telah disiapkan, yaitu adanya pemrakarsa & pelaksana; & segala sesuatu seputar serangan tersebut tak berubah. Tidak pernah ada penjelasan, mengenai apa yg dimaksud dengan pemrakarsa. Hal ini dilakukan oleh pendukung HB IX.

Sebenarnya, bila mengenal sosok HB IX yg dikenal sangat low profile & dekat dengan rakyat, sangat diragukan bahwa HB IX akan menyetujui semua langkah yg ditempuh untuk menciptakan suatu legenda baru untuk mengkultuskan dirinya. Versi ini juga mengekspos, seolah-olah serangan terhadap Yogyakarta tersebut menjadi tindakan, yg memaksa Belanda kembali ke meja perundingan di PBB di Lake Success [Tempat bersidang Dewan Keamanan pada waktu itu ialah Lake Success, Amerika Serikat, & Paris, Prancis]. Brigjen. [Purn. ] Marsudi seperti dikutip berbagai media, a. l. situs web koridor. com tertanggal 23 Juni 2000, menyebutkan, bahwa Hamengku Buwono IX yg memberikan perintah kepada Suharto. Koridor. com menuliskan:”Salah satu pelaku Serangan Oemoem [SO] 1 Maret Brigjen [Purn] C Marsoedi menegaskan, ide serangan terhadap kekuatan militer Belanda, yg menduduki ibukota RI Yogyakarta; pada Siang hari datang dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Dalam seminar tentang Peranan Wehrkreise III Pada Masa Perang Kemerdekaan II 1948-1949 di Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional [Jarahnitra] Yogyakarta, Kamis, Marsoedi mengemukakan, tidaklah benar bila ide itu berasal dari Soeharto, yg saat itu menjadi Komandan Wehrkreise III berpangkat Overstee [Letkol] & kemudian menjadi orang pertama Orde Baru. Menurut dia, juga tak benar Soeharto pada masa itu tak pernah menghadap Sri Sultan HB IX. “Saya sendiri yg menjadi penghubung antara HB IX dengan Soeharto,” katanya. Ia menjelaskan, pada 14 Februari 1949, Soeharto diantar masuk ke Kraton Yogyakarta melalui nDalem Prabeya, & kemudian bertemu empat mata dengan Sri Sultan HB IX di kediaman GBPH Prabuningrat, saudara Sri Sultan yg juga menjadi tangan kanan HB IX.

Pertemuan itu berlangsung dlm suasana gelap karena seluruh lampu dimatikan. Saat menghadap Sri Sultan, Soeharto mengenakan busana pranakan, jenis baju tradisional khusus bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Bahkan saat keluar dari pertemuan itu, Soeharto sempat memerintahkannya dengan kalimat pendek. “Tunggu perintah lebih lanjut,” kata Marsoedi menirukan ucapan Soeharto waktu itu. Ia mengungkapkan, sebelum bertemu Soeharto, Sri Sultan pada 1 Februari berkirim surat kepada Panglima Besar Soedirman & kemudian dijawab oleh Bapak TNI ini agar menghubungi Letkol Soeharto di Blibis. ”

Sebelum itu, dlm wawancara dengan Tabloid Tokoh, Marsudi mengatakan [Lihat Tabloid mingguan Tokoh, No. 01, Tahun ke-1, 9-16 November 1998]: “Gubernur Militer Bambang Sugeng itu ‘kan Panglima Divisi, di atasnya Pak Harto, di bawah Panglima Besar. Peranan Panglima Divisi tak terasa, tetapi sebagai panglima, beliau tentu menerima informasi dari Panglima Besar. Situasinya mendesak. Sarana komunikasi terbatas. Karena itu ada hirarki yg diterjang”. Sangat tak tepat, apabila Marsudi menyebutkan “Peranan Panglima Divisi tak terasa. ” Marsudi, yg waktu itu berpangkat Letnan & hanya menjabat sebagai komandan Sub-Wehrkreis 101, tentu tak pada posisi untuk menerima instruksi/perintah langsung dari Panglima Divisi, karena Panglima Divisi cukup memberikan instruksi/perintah kepada komandan Brigade/Wehrkreis, sesuai dengan hirarki militer. Marsudi yg sesudah usai Perang Kemerdekaan II terus akrab dengan para perwira yg dahulu di Staf Gubernur Militer [SGM], Staf Divisi serta pimpinan brigade, seharusnya cukup mendengar & mengetahui peranan Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng.

Panglima Divisi Kolonel Bambang Sugeng, selain yg langsung memimpin rapat pimpinan tertinggi militer & sipil di wilayah Gubernur Militer III pada 18 Februari 1949 -di mana disusun “Grand Design” Serangan Umum tersebut- juga memimpin sendiri rombongan dengan melakukan perjalanan kaki berhari-hari dari lereng Gunung Sumbing, menuju Brosot untuk menyampaikan “Grand Design” itu kepada pihak-pihak yg terkait, seperti Kolonel Simatupang, Kolonel Wiyono dari PEPOLIT & termasuk kepada Letkol Suharto.

Dari dokumen-dokumen yg telah disebutkan di atas, juga sebagaimana tertera dlm catatan harian Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel Simatupang tertanggal 18 Februari 1949, sebenarnya sudah sangat jelas peran Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng. Kemudian sehubungan dengan alasan “sarana komunikasi terbatas” maka “ada hirarki yg diterjang,”, sebagaimana terlihat dlm beberapa catatan di atas, demikian juga dengan pernyataan Suharto, alasan tersebut telah terbantah.

Memang hal itu yg selalu dikemukakan oleh bawahan, oleh karena mereka tak mengetahui, bahwa atasan tertinggi mereka tak mempunyai kesulitan untuk saling berkomunikasi, sehingga dengan demikian, tak ada alasan untuk menerjang hirarki. Selain itu, pernyataan Marsudi telah terbantah oleh keterangan HB IX sendiri, yg menyebutkan bahwa HB IX dapat berhubungan dengan Panglima Besar Sudirman. Sebagai komandan Sub-Wehrkreis dengan pangkat Letnan, Marsudi tak termasuk jajaran yg bisa atau boleh mengetahui persembunyian Panglima Besar Sudirman, yg menjadi sasaran utama tentara Belanda. Bahkan atasannya sendiri, yaitu Letkol Suharto, juga tak termasuk jajaran yg bisa mengetahui tempat persembunyian Panglima Besar.

Begitu juga dengan kesimpulan yg disusun oleh Tim Lembaga Analisis Informasi, bahwa pemrakarsa Serangan Umum 1 Maret 1949 ialah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Tim ini mengutip a. l. biografi Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, di mana dikutip: “Waktu telah mendesak, ketika itu telah pertengahan Februari. Segera ia mengirim kurir untuk menghubungi Panglima Besar [Sudirman] di persembunyiannya, meminta persetujuannya untuk melaksanakan siasatnya & untuk langsung menghubungi komandan gerilya… HB IX kemudian dapat mendatangkan komandan gerilya, Letkol Soeharto.

Dalam pertemuan di rumah kakaknya, GBPH Prabuningrat, di kompleks Keraton sekitar 13 Februari 1949, ia menanyakan kesanggupan Soeharto untuk menyiapkan suatu serangan umum dlm waktu dua minggu…. Kontak-kontak selanjutnya dilakukan dengan perantaraan kurir. … Melalui kurir pula ia memberitahu Soeharto pada sore hari 1 Maret bahwa “pendudukan Yogya” oleh pasukan gerilya dianggapnya sudah cukup. ”

Mereka yg pernah ikut gerilya pasti melihat, bahwa hal-hal yg diungkapkan di atas, tak mungkin dilakukan, yaitu orang yg tak berada di garis komando memberikan perintah langsung kepada seorang komandan pasukan untuk melaksanakan suatu serangan besar, tanpa sepengetahuan atasan komandan pasukan tersebut, apalagi operasi militer tersebut melibatkan berbagai pasukan yg tak di bawah komando yg bersangkutan. Bahkan juga angkatan lain, selain Angkatan Darat, dlm hal ini AURI di Playen yg memiliki pemancar radio.

Dari otobiografi almarhum Marsekal Madya TNI [Purn. ] Budiarjo, mantan Menteri Penerangan, & buku Simatupang yg terbit pertama kali tahun 1960, jelas menunjukkan ikutsertanya Kolonel Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang dlm perencanaan & persiapan. Selain itu masih ada dokumen tertanggal 18 Februari 1949, yg sangat jelas menuliskan perintah kepada komandan Daerah I [Wehrkreis I] untuk mengadakan serangan atas “Iboekota Yogyakarta” antara tanggal 25 Februari-1 Maret 1949. Pemberi perintah ialah Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng. Tampaknya menurut versi pendukungnya, wewenang HB IX sangat besar, yaitu selain menetapkan tanggal penyerangan, hanya melalui kurir pada sore hari tanggal 1 Maret 1949, ia memberi instruksi kepada Suharto agar serangan tersebut dihentikan, seperti dituliskan:… Melalui kurir pula ia memberitahu Soeharto pada sore hari 1 Maret bahwa “pendudukan Yogya” oleh pasukan gerilya dianggapnya sudah cukup.

Dari semua keterangan & bukti yg ada, pertempuran di dlm kota Yogyakarta hanya berlangsung paling lambat sampai sekitar pukul 11. 00, karena pada saat itu bantuan tentara Belanda dari Magelang telah tiba di Yogyakarta. Film yg dibuat tahun limapuluhan mengenai serangan tersebut berjudul “6 jam di Yogya”, masih mendapat masukan dari beberapa perwira di jajaran atas, sehingga jalan ceriteranya cukup otentik.

Serangan dimulai tepat pukul 06. 00, & apabila pertempuran berlangsung sekitar enam jam, berarti memang paling lambat berakhir sekitar pukul 12. 00. Dengan demikian, sangat tak mungkin perintah penghentian pertempuran diberikan sore hari. Walaupun dengan menyatakan bahwa instruksi tersebut berdasarkan perintah HB IX, yg notabene tak ada di garis komando Divisi III, sangat diragukan, bahwa Letnan Kolonel Suharto, yg hanya Komandan Brigade dapat memberikan instruksi, perintah atau apapun namanya kepada para atasannya. Juga ialah suatu hal yg tak mungkin, bahwa HB IX telah menetapkan tanggal penyerangan, tanpa membahas terlebih dahulu dengan pimpinan militer & sipil lain, berapa kekuatan pasukan yg bisa dikerahkan oleh Suharto & bagaimana perlindungan belakang atas kemungkinan bantuan tentara Belanda dari kota lain seperti Magelang, Semarang & Solo, serta dukungan logistik & paramedis yg diperlukan untuk suatu operasi militer besar-besaran.

Di sini terlihat, bahwa mereka yg menyusun “skenario” untuk peran HB IX tak mengetahui mengenai perencanaan suatu operasi militer yg besar, yg melibatkan beberapa pasukan. Walau pun berbagai sumber yg dikutip sebenarnya bertolak belakang, namun kemudian TLAI membuat kesimpulan, bahwa Hamengku Buwono IX bukan hanya pemrakarsa, melainkan juga yg menetapkan tanggal pelaksanaan & memegang kendali operasi, yaitu dengan memberi perintah untuk menghentikan pertempuran, karena dianggapnya “sudah cukup”. Dikemukakan juga kesaksian seseorang, yg disebutkan sebagai seorang putra dari anak buah Budiarjo, perwira AURI yg ditemui Simatupang. Selanjutnya TLAI menuliskan:… kata Letkol Suharto, yg kemudian tercatat dlm sejarah sebagai Komandan Pelaksana Serangan Umum 1 Maret 1949 itu.

TLAI tak menyebutkan buku sejarah mana, atau di mana pernah tertera, bahwa HB IX ialah pemrakarsa, & Suharto ialah komandan pelaksana Serangan Umum 1 Maret 1949. Hal tersebut memberikan kesan, bahwa kelompok yg mempunyai kekuasaan & dana, dapat membayar “pakar sejarah” untuk menulis sesuai seleranya, & membiayai penerbitan buku tersebut, seperti yg selama ini dilakukan pada zaman Orde Baru. Dengan demikian sejarawan seperti ini, tak berbeda dengan “tukang jahit. “Skenario” yg terbaru terkesan sangat berlebihan, & mungkin dapat dikatakan telah melampaui batas kewajaran, sebagaimana dilukiskan dlm buku yg ditulis oleh tiga orang pakar sejarah. Berikut ini kutipan lengkap dari buku tersebut [tanpa terputus & tak diubah titik-komanya]: “… kemudian Presiden & Wapres di Gedung Agung ditangkap & diasingkan sehingga mutlaklah kala itu kedudukan “pemerintah” kita diserahkan pada Syafruddin Prawiranegara dilain fihak kedudukan kiranya tinggal Mentri Koordinator Keamanan yg dijabat oleh Sri Sultan HB IX, merupaken pimpinan RI yg tetap di Yogyakarta, dimana kraton berada maka praktis perjuangan kita hanya menggunakan jalan Diplomasi Politik kepada dunia Internasional/PBB, dimana hal ini semenjak perpindahan pemerintah RI di Yogya tersebut Sri Sultan HB IX dengan telah terbentuknya Laskar Mataram tanggal 7 Oktober 1945 kiranya menjadi tumpuan utama perjuangan gerilya yg dikomandoi oleh satuan Wehrkreis. Demikianlah sebagai seorang Negarawan yg matang dlm Kalkulasi & Strategi perjuangan yg didukung dengan Kewenangan sebagai Mentri Koordinator Keamanan maka mulailah beliau menyusun rancangan sengan menggunakan beberapa faktor pendukung yg masih ada serta kelemahan & Point of Return yaitu semisal pendapat Belanda yg mengatakan Pemerintah RI telah “hilang” semenjak Sukarno-Hatta diasingkan Posisi TNI sudah sangat “lemah” & Unforce tak bisa lagi sebagai benteng penjaga Negara & Pemerintah, kekacauan terjadi dimana-mana, “kemiskinan” ekonomi-sosial yg cukup parah mengakibatkan pemerintah dianggap gagal mengelola negara & masyarakat, maka kiranya dengan minimalnya pendukung ini yg nota bene semua nilai-nilai tersebut didistribusikan kepada International Law pada waktu itu sebagai dasar akhir maka Sri Sultan berpendapat bahwa distribusi dari Aturan Internasional tersebutlah terletak kelemahan kita sekaligus “Jalan Keluar” dari “kemiskinan”, jadi beliau mendasarkan pada dasar hukumnya & bukan pada level indikasinya… ”

Menurut tulisan ini, Laskar Mataram yg terbentuk tanggal 7 Oktober 1945, menjadi tumpuan utama perjuangan gerilya yg dikomandoi oleh satuan Wehrkreis. Agak mengherankan, karena dlm banyak penulisan buku sejarah perjuangan, tak pernah disinggung peranan Laskar Mataram tersebut. Memang ketika Belanda melancarkan agresi militernya tanggal 19 Desember 1948, Re-Ra [Reorganisasi-Rasionalisasi] di tubuh TNI belum tuntas, sehingga masih banyak laskar & satuan bersenjata, yg belum dilebur atau diintegrasikan ke TNI. Buku yg baru diluncurkan tanggal 1 Maret 2001 dengan judul Pelurusan Sejarah. Serangan Oemoem 1 Maret 1949, disebut oleh Prof. Dr. Ir. Sri Widodo, Msc, dlm kata sambutannya, sebagai:”… kajian ilmiah oleh pakar sejarah & data kesaksian pelaku sejarah menjadi dasar utama dlm penulisan buku ini… “.

Secara garis besar, buku tersebut tak berbeda jauh dengan buku dari TLAI, hanya ditambahkan transkrip rekaman wawancara HB IX dengan BBC pada tahun 1986, serta sejumlah kesaksian, terutama dari pegawai keraton Yogyakarta. Tidak ada dokumen dari tahun 1948/1949 yg memperkuat semua kesaksian. Pembenaran versi ini juga berdasarkan kutipan wawancara dari berbagai media massa, tanpa ada dokumen pembuktiannya. Sebenarnya, ketiga penulis yg ialah Sarjana Hukum, tentu mengetahui, bahwa dari segi hukum, pengakuan seseorang-ataupun tak mengakui suatu tindakan- bukanlah suatu alat bukti yg kuat. Yang berhubungan langsung dengan latar belakang serangan tersebut, sebagian besar hanyalah polemik mengenai versi pertama, yaitu pemrakarsa ialah Letnan Kolonel Suharto, & sepintas lalu disinggung mengenai versi ketiga, yg dikemukakan oleh Letnan Kolonel TNI [Purn. ] dr. Wiliater Hutagalung, mantan Kwartiermeestergeneraal Staf “Q” TNI AD, yg pada waktu itu menjabat sebagai Perwira Teritorial.

Di halaman 71, sehubungan dengan kedatangan Kolonel Simatupang di desa Playen, tempat pemancar radio AURI, tertulis kesaksian Herman Budi Santoso, SH, yg menceriterakan pengalamannya waktu itu [usia 15 tahun]:”… yg ternyata T. B. Simatupang yg diutus Sri Sultan untuk menemui pak Bud [Budiarjo-pen. ]… & Pak Simatupang mengatakan bahwa Sri Sultan telah mengontak Pak Dirman tentang ide penyiaran yg diprakarsai Sri Sultan termasuk gagasan untuk SU 1 Maret 1949, pak Bud saat itu Kapten juga melaporkan bahwa pak Sabar juga telah menerima kode & isi perintah rahasia dari kurir Pangsar Sudirman… ”

memang, ialah suatu novum, yaitu”… T. B. Simatupang, yg diutus Sri Sultan untuk menemui pak Bud.. ” Namun, para pakar sejarah terebut tak melampirkan bukti atau dokumen yg bisa mendukung kebenaran “kesaksian” tersebut, karena sampai kini tak ada tercatat di dokumen mana pun mengenai instruksi/perintah Hamengku Buwono IX kepada Kolonel Simatupang. Demikian juga catatan Simatupang, yg tak pernah menyebutkan adanya pertemuan dengan HB IX atau perintah dari HB IX & bahkan tak selama berlangsungnya perang gerilya, Simatupang tak pernah menulis adanya peran HB IX dlm perlawanan bersenjata. Selain itu, Simatupang juga tak menulis nama perwira AURI yg ditemuinya di Playen. Seandainya ada perintah tersebut, tentu Simatupang mencatat dlm buku hariannya, & yg dicatatnya ialah pertemuan dengan Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III/GM III yg menyampaikan rencana untuk menyerang Yogyakarta, & dlm catatan harian mengenai kedatangannya di Wiladek, Simatupang menulis:.. Tanggal 1 Maret 1949, sesudah kami melalui Kota-Kabupaten Wonosari, yg telah dibumihanguskan, maka kami tiba di Wiladek tak jauh dari Ngawen. Di Wiladek kami bertemu dengan saudara-saudara Sumali & Ir. Dipokusumo, yg bersama-sama memimpin Staf Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah di Jawa. Mereka menunggu-nunggu kabar dari Yogyakarta, sebab hari itu juga, yakni tanggal 1 Maret 1949, pasukan-pasukan kita akan melancarkan “SO” atau serangan umum [oemoem] atas kota. Inilah serangan yg beberapa waktu yg lalu telah saya bicarakan dengan Bambang Sugeng di Banaran. Saudara-saudara Sumali & Dipokusumo telah bersiap-siap untuk menyiarkan “SO” ini melalui pemancar radio dekat Banaran ke Sumatera & New Delhi, yg kemudian akan berita itu kepada dunia. Khusus pada tingkat sekarang ini, di mana Belanda sedang ngotot, maka sebuah berita yg agak sensasional mengenai serangan umum atas Yogyakarta pasti akan mempunyai efek sangat baik bagi kita…

Dalam buku Laporan dari Banaran, Simatupang banyak melampirkan fotocopy surat-menyurat yg penting, termasuk dari HB IX & Panglima Besar Sudirman. Demikian juga dengan Nasution, yg selain melampirkan copy dari dokumen asli, juga menulis transkrip sejumlah besar dokumen-dokumen selama perang gerilya. Namun tak ada satu dokumen pun yg menyinggung atau menyatakan keterlibatan HB IX dlm suatu operasi militer.

Juga dlm bukunya, Budiarjo tak menyebutkan bahwa kedatangan Simatupang ialah atas perintah dari HB IX untuk menemuinya. Hingga saat ini belum ada dokumen yg menyebut adanya keterkaitan antara Hamengku Buwono IX baik dengan Simatupang, maupun dengan Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Bambang Sugeng. Juga secara keseluruhan, belum ditemukan sumber otentik atau dokumen mengenai keterlibatan HB IX dlm salah satu operasi militer. Demikian juga Nasution, dlm semua bukunya tak pernah menyinggung adanya keterlibatan HB IX dengan serangan umum di wilayah Divisi III, ataupun terhadap Yogyakarta. Satu-satunya buku [naskah] yg secara eksplisit menyebutkan adanya surat HB IX kepada Panglima Besar Sudirman yg diterima di dekat Pacitan pada awal bulan Februari 1949, ialah naskah buku dr. W. Hutagalung, yg sampai kini belum diterbitkan. Jadi agak mengherankan, bahwa Herman Budi Santoso, tanpa ada suatu sumber pembuktian, dapat menuliskan: “… T. B. Simatupang yg diutus Sri Sultan untuk menemui Budiarjo… ”

Pada dasarnya, selain memuat transkrip wawancara HB IX dengan BBC, serta melampirkan sejumlah kesaksian, tak ada bukti atau dokumen baru, selain dari dokumen yg selama ini telah dikenal. Bahkan beberapa kesaksian menyebutkan, bahwa selain mendengarkan radio kemudian meminta izin kepada Panglima Besar Sudirman untuk melancarkan serangan terhadap Yogyakarta, HB IX juga yg menetapkan tanggal serangan, memberikan perintah untuk penghentian serangan, memerintahkan Wakil KSAP Kolonel Simatupang, untuk menyampaikan teks siaran ke pemancar radio AURI di Playen; singkatnya, juga dlm buku ini semua peran yg dahulu diklaim oleh Suharto, kini dilimpahkan kepada HB IX, dengan demikian mengangkat HB IX menjadi super hero yg baru. Walau pun pada beberapa dokumen jelas disebutkan bahwa serangan tersebut ialah operasi militer di bawah komando Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, & tak ada satu pun dokumen otentik yg mendukung, para penulis dengan tegas telah menetapkan HB IX sebagai pemrakarsa serangan, & Marsudi menyatakan, bahwa penulisan tersebut telah “final”.

Adalah suatu hal yg baru, yaitu upaya untuk mengukuhkan “kajian ilmiah” tersebut dengan Keputusan Presiden Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam harian Kompas tertanggal 28 Februari 2001, halaman 9, ditulis:Bahkan DPRD [DI Yogyakarta-pen. ] sendiri telah menulis surat kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk menerbitkan keputusan presiden, untuk meluruskan fakta sejarah itu. “… de facto penggagas SO 1 Maret itu ialah HB IX almarhum, tetapi secara de jure harus dirumuskan dlm keputusan presiden, karena menyangkut sejarah bangsa ini. ” demikian Budi Hartono.

Hal baru ini boleh dikatakan mungkin “unik”, yaitu suatu penulisan sejarah minta dikukuhkan melalui SK Presiden. Bahkan Suharto pun tak pernah mengeluarkan SK [Surat Keputusan] Presiden, atau memerintahkan lembaga-lembaga negara untuk mengukuhkan versinya.

Untuk meletakkan sesuai proporsinya, perlu sekali lagi ditegaskan, bahwa “Serangan Spektakuler” -bahkan seluruh serangan umum di wilayah Divisi III- tersebut bukanlah pemicu perundingan antara Belanda & Republik Indonesia. Agresi Belanda yg dimulai tanggal 19 Desember 1948, dilakukan saat perundingan antara Indonesia & Belanda sedang berlangsung. Perundingan tersebut difasilitasi oleh Komisi Jasa Baik Dewan Keamanan PBB, yg waktu itu lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara [KTN]. Namun, keberhasilan “Serangan Umum” [serangan secara besar-besaran yg serentak dilancarkan] di seluruh wilayah Divisi II & III, termasuk “serangan spektakuler” terhadap Yogyakarta & hampir bersamaan dilakukan di wilayah Divisi I & IV, menambah jumlah keberhasilan serangan Tentara Nasional Indonesia [TNI] di seluruh Indonesia, sebagai bukti bahwa TNI masih ada. Keberhasilan “Serangan Umum” tersebut ialah berkat kerjasama serta dukungan berbagai pihak. Sangat banyak orang & pihak yg terlibat langsung dlm perencanaan, persiapan & pelaksanaan, sehingga bukan hanya satu atau dua orang saja yg berjasa, melainkan banyak sekali. Juga tak hanya Angkatan Darat saja yg terlibat, melainkan juga Angkatan Udara & Kementerian Pertahanan sendiri serta pimpinan sipil, untuk memasok perbekalan bagi ribuan pejuang. Dan yg terpenting, adanya dukungan rakyat Indonesia di daerah-daerah pertempuran.

Selain itu harus pula diingat, bahwa perlawanan bersenjata dilakukan tak hanya di sekitar Yogyakarta atau Jawa Tengah saja, tetapi hampir di seluruh Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, & ini ialah bagian dari seluruh potensi perjuangan kemerdekaan: Diplomasi & Militer. Perlawanan bersenjata tak hanya dilakukan oleh tentara reguler/TNI saja, melainkan juga banyak kalangan sipil yg ikut dlm pertempuran, sebagaimana dituturkan dlm buku Setiadi Kartohadikusumo:”Pemuda-pemuda yg membantu PMI [Palang Merah Indonesia], kalau malam juga ikut menjalankan pertempuran sebagai gerilyawan. Ada beberapa orang yg tertembak mati dengan masih memakai tanda Palang Merah di bahunya, sebagaimana terjadi di Balokan, di muka stasion KA Tugu & di Imogiri. ”

Melihat begitu banyak pihak yg berperan dlm pembahasan, perencanaan, persiapan & pelaksanaan, tentu tak pada tempatnya, apabila untuk keseluruhan episode tersebut direduksi menjadi peran dua orang, yaitu hanya ada pemrakarsa & pelaksana; selebihnya, dianggap tak penting. Di samping itu, masih sangat diragukan kebenaran versi yg mendukung kedua story tersebut.

Penulis setuju dengan pendapat yg mengatakan bahwa penulisan sejarah ialah suatu “never ending process”, suatu proses yg tak akan berakhir, karena sering dapat ditemukan bukti baru, sehingga dengan demikian penulisan sebelumnya perlu direvisi atau mendapat penilaian baru.

Oleh karena itu, selama tak ditemukan dokumen atau bukti otentik yg bisa membuktikan perintah atau pun penugasan dari HB IX, baik kepada Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, yg ialah atasan langsung dari Letkol Suharto, maupun kepada Kolonel A. H. Nasution -Panglima Tentara & Teritorium Jawa/Markas Besar Komando Jawa- atau kepada Kolonel T. B. Simatupang -Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang-, berdasarkan dokumen, bukti-bukti yg ada, serta sesuai hirarki dlm pemerintahan militer & garis komando, dapat dengan tegas dinyatakan, bahwa perencanaan, persiapan, penugasan, pelaksanaan serta komando operasi militer yg dilancarkan di seluruh wilayah Divisi III/GM III -termasuk serangan terhadap Yogyakarta- tanggal 1 Maret 1949, berada di pucuk pimpinan Divisi III/GM III & kendali operasi sejak awal berada di tangan Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng.

[sunting] Perkembangan kontroversi serangan umum 1 maret

Sebenarnya latar belakang serangan 1 Maret atas Yogyakarta, Ibukota RI waktu itu yg diduduki Belanda, tak perlu menjadi kontroversi selama lebih dari duapuluh tahun, apabila beberapa pelaku sejarah tak ikut dlm konspirasi pemutarbalikan fakta sejarah. Juga apabila meneliti tulisan T. B. Simatupang, saat peristiwa serangan tersebut ialah Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang. Simatupang telah menulis secara garis besar mengenai hal-hal seputar serangan tersebut, dari mulai perencanaan sampai penyebarluasan berita serangan itu. Buku itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1960. Diterbitkan ulang pada tahun 1980.

Cukup banyak pelaku sejarah yg masih hidup & mengetahui mengenai hal-hal tersebut di atas, terutama mantan anggota Divisi III & Staf Gubernur Militer III. Namun dengan berbagai alasan, dua versi tersebut beredar selama puluhan tahun, walaupun beberapa kali telah ada penulisan yg berbeda dengan dua versi tersebut & bukti-bukti cukup banyak.

Selain itu cuplikan dari manuskrip buku Letkol TNI [Purn. ] dr. Wiliater Hutagalung, yg sehubungan dengan serangan atas Yogyakarta tersebut, telah dimuat di majalah bulanan Bonani Pinasa, Medan, edisi November & Desember tahun 1992 [ketika Suharto masih Presiden]; Tabloid Tokoh, 6-16 November 1998; Mingguan Tajuk, 4 Maret 1999 & Suara Pembaruan, Sabtu, 6 Maret 1999 [ditulis oleh Sabam Siagian].

Setelah membaca manuskrip tersebut, pada tahun 1995, Suharto menyampaikan, agar buku tersebut tak diterbitkan. Namun, pada akhir tahun 1997, dimana suasana reformasi sudah mulai dirasakan, manuskrip tersebut disampaikan kepada Jenderal TNI [Purn. ] A. H. Nasution untuk diminta pendapatnya untuk memberi sepatah kata. Nasution memberi dukungan agar manuskrip tersebut diterbitkan, & menulis kata sambutan.

Usai perang gerilya, dua orang perwira yg bergerilya di wilayah Gunung Sumbing, mendapat promosi kenaikan jabatan. Pada bulan September 1949, Kolonel Bambang Sugeng menjadi Kepala Staf “G” [General = Umum] & ketika Simatupang ditugaskan untuk ikut menjadi anggota delegasi Republik dlm KMB di Den Haag, Bambang Sugeng diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Perwira kedua yg mendapat kenaikan jabatan ialah Letnan Kolonel dr. Wiliater Hutagalung, yg diangkat menjadi Kwartiermeestergeneral Staf “Q” TNI AD [Kepala Staf “Q” -Head Quarter]. Mengenai dr. W. Hutagalung, dlm buku Laporan dari Banaran, Simatupang mencatat: “dr Hutagalung, aktif berjuang melawan Inggris di Surabaya tahun 1945. Tahun 1948 ditunjuk sebagai wakil Angkatan Bersenjata pada Komite Hijrah yg menangani penarikan mundur tentara Republik dari wilayah yg diduduki Belanda. ”

Salah satu keputusan Konperensi Meja Bundar ialah penyerahan seluruh perlengkapan militer Belanda yg ada di Indonesia, kepada TNI [Tentara Nasional Indonesia]. Pada perundingan dengan pihak Belanda untuk serah terima perlengkapan militer tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Kwartiermeester-generaal Staf “Q” Letnan Kolonel Dr. W. Hutagalung. Wakilnya ialah Kolonel G. P. H. Djatikusumo [Diceriterakan oleh alm. Kol TNI [Purn. ] Alex E. Kawilarang dlm pertemuan pada 9 November 1999 di Gedung Joang ’45, Menteng Raya 31]. Dalam pelaksanaan serah terima, Hutagalung dibantu oleh Kapten Mangaraja Onggang Parlindungan Siregar, yg menangani penerimaan & registrasi perlengkapan militer, & dr. Satrio, yg menangani penerimaan & registrasi perlengkapan medis.

Pada 29 Februari 2000, bertempat di Gedung Joang ‘45, Jl. Menteng Raya No. 31, diselenggarakan diskusi mengenai “Latar Belakang Serangan Umum 1 Maret 1949″ & jumpa pers oleh Aliansi Reformasi Indonesia [ARI] & Exponen Pejuang Kemerdekaan RI & Generasi Muda Penerus RI. Selain dihadiri oleh putra-putri alm. Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Bambang Sugeng, juga hadir Dr. Anhar Gonggong, yg mengakui bahwa dia baru pertama kali melihat dokumen Instruksi Rahasia Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng, tertanggal 18 Februari 1949 tersebut [Diskusi & Jumpa Pers tersebut diliput & diberitakan oleh beberapa media cetak, & dua stasiun radio yg memberitakan langsung dari Gedung Joang].

Tanggal 2 Maret 2001, Aliansi Reformasi Indonesia [ARI] bekerjasama dengan Yayasan Pembela Tanah Air, menyelenggarakan Diskusi Panel dengan mengundang wakil dari masing-masing versi. Untuk wakil versi pertama, yaitu Suharto pemrakarsa serangan 1 Maret 1949, semula panitia mengundang Paguyuban Wehrkreis III & Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk mengirim seorang pembicara, yg akan mewakili versi pertama. Namun Paguyuban Wehrkreis III menjawab, bersedia mengirim pembicara dlm Diskusi Panel, namun baik Paguyuban Wehrkreis III maupun Yayasan Serangan Umum 1 Maret, menyatakan tak mewakili versi manapun. Sebagai panelis mewakili Paguyuban Wehrkreis III ialah Brigjen TNI [Purn. ] KRMT Soemyarsono, SH [Beliau juga hadir dlm acara Ulang Tahun ke 91 dari dr. Wiliater Hutagalung pada 20 Maret 2001, yg diselenggarakan di Gedung Joang ’45, yg juga dihadiri teman-teman sdeperjuangan dr. W. Hutagalung dari Jawa Timur-seperti Komjen POL [Purn. ] Dr. M. Jasin, alm. Mayjen [Purn. ] EWP Tambunan, alm Mayjen [Purn. ] KRMH H Jono Hatmodjo- & Jawa Tengah].

Panitia juga mengundang Julius Pourwanto, wartawan harian Kompas, yg pernah menulis sesuai dengan versi pertama, yaitu Suharto ialah pemrakarsa serangan tersebut untuk menjadi nara sumber. Semula Pourwanto telah menyatakan kesediaannya, namun satu hari sebelum penyelenggaraan Pourwanto mengirim fax, yg menyatakan bahwa dia mendapat tugas lain dari harian Kompas.

Untuk versi kedua, semula ditanyakan kesediaan Atmakusumah Astraatmaja, penyunting biografi Hamengku Buwono IX, di mana dituliskan, bahwa HB IX pemrakarsa serangan tersebut. Namun Atmakusumah menyampaikan, berhalangan untuk hadir sebagai pembicara, karena sudah ada komitmen di tempat lain. Kemudian panitia menghubungi Penerbit Media Pressindo di Yogyakarta, yg menerbitkan buku “Kontroversi serangan Umum 1 Maret 1949″, yg disusun oleh Tim Lembaga Analisis Informasi [TLAI] di mana disebutkan, bahwa HB IX ialah pemrakarsa serangan itu. Karena tak mengetahui alamat TLAI, panitia memohon kepada penerbit, untuk meneruskan undangan kepada TLAI, namun sama sekali tak ada jawaban, baik dari TLAI, maupun dari penerbit.

Marsudi, yg sejak jatuhnya Suharto, dikenal sebagai pendukung versi kedua, yaitu HB IX pemrakarsa serangan. Namun Marsudi menyampaikan, bahwa tanggal 1 Maret 2001, di Yogyakarta akan diluncurkan buku baru untuk meluruskan penulisan sejarah. Buku tersebut menyatakan bahwa HB IX ialah pemrakarsa serangan umum 1 Maret 1949. Menurut Marsudi, bagi pihaknya penulisan itu sudah final, & tak bersedia mendiskusikan hal tersebut. Hingga saat ini belum terlaksana suatu diskusi terbuka, di mana hadir wakil-wakil dari tiga versi yg berbeda.

    soeharto dan jenderal sudirman pertempuran yg terjadi selama tahun 1948- 1949 di jawa tengah pendapat sri sultan hamengku buwono ix tentang serangan umum 1 maret 1949 pandjen jogja peranan soekarno dalam serangan 1 maret serangan umum 1 maret 1949 adalah inisiatif dari pada tanggal berapa sri sultan hamengkubuwono 1x mengirim surat kepada jendral soedirman untuk melakukan serangan pada tanggal berapa sri sultan hamengkubuwono 1x mengirim surat kepada jendral soedirman untuk melakukan serangan fakta soeharto dan hamengkubuwono 9 setelah 15 maret 1949 serangan umum 1 maret 1949 adalah inisiatif dari kontroversi soeharto soeharto dan serangan umum 1 maret serangan umum 1 maret inisiatif dari kol a latief dan soeharto