Operasi Gagak, Agresi Militer Belanda II dan Pengasingan Presiden Soekarno, 19 Desember 1948 - 10 Juli 1949

Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo & dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dlm kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara [KTN] sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yg diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir & beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yg dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23. 30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan mengucapkan pidato yg penting. Sementara itu Jenderal Spoor yg telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa & Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan “Operasi Kraai”.

Pukul 2. 00 pagi 1e para-compgnie [pasukan para I] KST di Andir memperoleh parasut mereka & memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, & pukul 3. 30 dilakukan briefing terakhir. Pukul 3. 45 Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi & mengucapkan pidato singkat. Pukul 4. 20 pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat & pukul 4. 30 pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul 6. 25 mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul 6. 45 pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo. Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio & menyatakan, bahwa Belanda tak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa & Sumatera, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yg kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai “Aksi Polisional”.

Penyerangan terhadap Ibukota Republik, diawali dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul 05. 45 lapangan terbang Maguwo dihujani bom & tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang & 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yg sangat minim, yaitu beberapa senapan & satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dlm keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06. 45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 7. 10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak penyerang, tak satu pun jatuh korban.

Sekitar pukul 9. 00, seluruh 432 anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo, & pukul 11. 00, seluruh kekuatan Grup Tempur M sebanyak 2. 600 orang-termasuk dua batalyon, 1. 900 orang, dari Brigade T- beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D. R. A. van Langen telah terkumpul di Maguwo & mulai bergerak ke Yogyakarta. Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera sesudah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Soedirman mengeluarkan perintah kilat yg dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08. 00.

Pemerintahan Darurat

Soedirman dlm keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Soedirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tak diundang, Jenderal Soedirman & para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yg bisa terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yg dibahas serta keputusan yg diambil adalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948.

Berhubung Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dlm kota, tetapi Sudirman menolak. Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden & Wakil Presiden ikut bergerilya. Menteri Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yg akan mengawal tak ada. Jadi Presiden & Wakil Presiden terpaksa tinggal dlm kota agar selalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh Menteri yg hadir mengatakan, Presiden & Wakil Presiden tetap dlm kota. Sesuai dengan rencana yg telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden & Wakil Presiden membuat surat kuasa yg ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yg sedang berada di Bukittinggi. Presiden & Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet & mengambil alih Pemerintah Pusat.

Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N. Palar & Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis yg sedang berada di New Delhi.

Empat Menteri yg ada di Jawa namun sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tak ikut tertangkap ialah Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan,Mr. I. J. Kasimo, Menteri Pembangunan & Pemuda, Supeno, & Menteri Kehakiman, Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yg memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi, & apabila ini tak dapat dilaksanakan, agar dr. Sudarsono, Mr. Maramis & L. N. Palar membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.

Pada 21 Desember 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat & hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II & III, seluruh Gubernur sipil & Residen di Jawa, bahwa Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan.

Pengasingan Presiden Soekarno

Pada pukul 07. 00 WIB tanggal 22 Desember 1948 Kolonel D. R. A. van Langen memerintahkan para pemimpin republik untuk berangkat ke Pelabuhan Udara Yogyakarta untuk diterbangkan tanpa maksud yg jelas. Selama di perjalanan dengan menggunakan pesawat pembom B-25 milik angkatan udara Belanda, tak satupun yg tahu arah maksud pesawat, pilot mengetahui arah sesudah membuka surat perintah di dlm pesawat, akan tetapi tak disampaikan kepada para pemimpin republik.

Setelah mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkalpinang [sekarang Bandara Depati Amir] para pemimpin republik baru mengetahui, bahwa mereka diasingkan ke Pulau Bangka, akan tetapi rombongan Presiden Soekarno, Sutan Sjahrir, & Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim terus diterbangkan lagi menuju Medan, Sumatera Utara, untuk kemudian diasingkan ke Brastagi & Parapat, sementara Drs. Moh. Hatta [Wakil Presiden], RS. Soerjadarma [Kepala Staf Angkatan Udara], MR. Assaat [Ketua KNIP] & MR. AG. Pringgodigdo [Sekretaris Negara] diturunkan di pelabuhan udara Kampung Dul Pangkalpinang & terus dibawa ke Bukit Menumbing Mentok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda & berada dlm pengawalan pasukan khusus Belanda, Corps Speciale Troepen.

Gerilya Soedirman

Setelah itu Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah & Jawa Timur. Tidak jarang Soedirman harus ditandu atau digendong karena dlm keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A. H. Nasution, selaku Panglima Tentara & Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yg kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1. Salah satu pokok isinya ialah : Tugas pasukan-pasukan yg berasal dari daerah-daerah federal ialah ber wingate [menyusup ke belakang garis musuh] & membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yg luas.

Salah satu pasukan yg harus melakukan wingate ialah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yg telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yg jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar & letih dibayangi bahaya serangan musuh. Sesampainya di Jawa Barat mereka terpaksa pula menghadapi gerombolan DI/TII.

ibu kota yogyakarta kisah agresi militer kisah operasi gagak soekarno di asingkan di pulau apa kisah agresi belanda ii agresi belanda 2 tahun 1948 agresi belanda 2 tahun 1948 agresi militer belanda kedua proses penangkapan drs. moh hatta oleh pemerintah belanda agresi militer belanda ii kisah soekarno belanda perang bangka alasan soekarno tetap berada di ibu ri pada saat agresimiliter belanda sukarno 45 agresi militer belanda 2