Sejarah Rakyat Yogyakarta dalam Memperjuangkan KeistimewaanYogyakarta, 1945-2012

Daerah Istimewa Yogyakarta [DIY] ialah provinsi tertua kedua di Indonesia sesudah Jawa Timur, yg dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupaken sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta & juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/Dependent state” dlm pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis [Republik Bataav Belanda-Perancis], India Timur/EIC [Kerajaan Inggris], Hindia Belanda [Kerajaan Nederland], & terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang [Kekaisaran Jepang]. Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen & oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti.

Status ini membawa konsekuensi hukum & politik berupa kewenangan untuk mengatur & mengurus wilayah [negaranya] sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yg kemudian juga diakui & diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yg duduk dlm BPUPKI & PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara

Sambutan Proklamasi di Yogyakarta [18/19-08-1945]

Tanggal 18 atau 19 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX [HB IX] & Sri Paduka Paku Alam VIII [PA VIII] mengirimkan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia & atas terpilihnya mereka sebagai Presiden & Wakil Presiden Indonesia. Selain itu juga dikirimkan ucapan terima kasih kepada KRT Rajiman Wediodiningrat [mantan ketua BPUPKI] & Penguasa Jepang Nampoo-Gun Sikikan Kakka & Jawa Saiko Sikikan beserta stafnya.

Pada 19 Agustus 1945 Yogyakarta Kooti Hookookai mengadakan sidang & mengambil keputusan yg pada intinya bersyukur pada Tuhan atas lahirnya Negara Indonesia, akan mengikuti tiap-tiap langkah & perintahnya, & memohon kepada Tuhan agar Indonesia kokoh & abadi.

Sidang PPKI Membahas Daerah Istimewa [19-08-1945]

Di Jakarta pada 19 Agustus 1945 terjadi pembicaraan serius dlm sidang PPKI membahas kedudukan Kooti. Sebenarnya kedudukan Kooti sendiri sudah dijamin dlm UUD, namun belum diatur dengan rinci. Dalam sidang itu Pangeran Puruboyo, wakil dari Yogyakarta Kooti, meminta pada pemerintah pusat supaya Kooti dijadikan 100% otonom, & hubungan dengan Pemerintah Pusat secara rinci akan diatur dengan sebaik-baiknya.

Usul tersebut langsung ditolak oleh Soekarno karena bertentangan dengan bentuk negara kesatuan yg sudah disahkan sehari sebelumnya. Puruboyo menerangkan bahwa banyak kekuasaan sudah diserahkan Jepang kepada Kooti, sehingga jika diambil kembali dapat menimbulkan keguncangan. Ketua Panitia Kecil PPKI untuk Perancang Susunan Daerah & Kementerian Negara , Oto Iskandardinata, dlm sidang itu menanggapi bahwa soal Kooti memang sangat sulit dipecahkan sehingga Panitia Kecil PPKI tersebut tak membahasnya lebih lanjut & menyerahkannya kepada beleid Presiden.

Akhirnya dengan dukungan Mohammad Hatta, Suroso, Suryohamijoyo, & Soepomo, kedudukan Kooti ditetapkan status quo sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pada hari itu juga Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta & Kadipaten Paku Alaman. Piagam tersebut baru diserahkan pada 6 September 1945 sesudah sikap resmi dari para penguasa monarki dikeluarkan.

Dekrit Resmi Kerajaan Untuk Berintegrasi kepada RI [Sept 1945]

Pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah [KNID] Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai. Pada hari yg sama juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat [BKR]. Usai terbentuknya KNID & BKR, Sultan HB IX mengadakan pembicaraan dengan Sri Paduka PA VIII & Ki Hajar Dewantoro serta tokoh lainnya.

Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi , barulah Sultan HB IX mengeluarkan dekrit kerajaan yg dikenal dengan Amanat 5 September 1945 Wikisource-logo. svg. Isi dekrit tersebut ialah integrasi monarki Yogyakarta ke dlm Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yg serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yg sama. Dekrit integrasi dengan Republik Indonesia semacam itu sebenarnya juga dikeluarkan oleh berbagai monarki di Nusantara, walau tak sedikit monarki yg menunggu ditegakkannya pemerintahan Nederland Indie sesudah kekalahan Jepang. Dekrit semacam itu mengandung risiko yg sangat besar. Seperti di daerah Sulawesi, Raja Kerajaan Luwu akhirnya terpaksa meninggalkan istananya untuk pergi bergerilya melawan Sekutu & NICA untuk mempertahankan dekritnya mendukung Indonesia.

Pemerintahan & Wilayah Kerajaan di Yogyakarta [1945-1946]

Pada saat berintegrasi wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta meliputi :

Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat,

Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodiningrat,

Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat,

Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat,

Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.

Sedang wilayah kekuasaan Kadipten Paku Alaman meliputi :

Kabupaten Kota Paku Alaman dengan bupatinya KRT Brotodiningrat,

Kabupaten Adikarto dengan bupatinya KRT Suryaningprang.

Kabupaten-kabupaten tersebut tak memiliki otonomi melainkan hanya wilayah administratif. Bupati-bupati yg mengepalai masing-masing kabupatennya disebut dengan Bupati Pamong Praja. Mereka juga mengepalai birokrasi kerajaan yg disebut dengan Abdi Dalem Keprajan. Birokrasi kerajaan inilah yg akan menjadi tulang punggung utama Kabupaten & Kota di DIY sampai tahun 1950.

Penyelenggaraan Pemerintahan Sementara Yogyakarta [1945-1946]

Dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta pada 29 Oktober 1945 dengan ketua Moch Saleh & wakil ketua S. Joyodiningrat & Ki Bagus Hadikusumo, sehari sesudahnya Sultan HB IX & Sri Paduka PA VIII mengeluarkan dekrit kerajaan bersama [dikenal dengan Amanat 30 Oktober 1945 Wikisource-logo. svg] yg isinya menyerahkan kekuasaan Legislatif pada BP KNI Daerah Yogyakarta.

Mulai saat itu pula kedua penguasa kerajaan di Jawa bagian selatan memulai persatuan kembali kedua kerajaan yg telah terpisah selama lebih dari 100 tahun. Sejak saat itu dekrit kerajaan tak dikeluarkan sendiri-sendiri oleh masing-masing penguasa monarki melainkan bersama-sama dlm satu dekrit. Selain itu dekrit tak hanya ditandatangani oleh kedua penguasa monarki, melainkan juga oleh ketua Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta yg dirangkap oleh Ketua KNI Daerah Yogyakarta sebagai wakil dari seluruh rakyat Yogyakarta. Seiring dengan berjalannya waktu , berkembang beberapa birokrasi pemerintahan [kekuasaan eksekutif] yg saling tumpang tindih antara bekas Kantor Komisariat Tinggi [Kooti Zimukyoku] sebagai wakil pemerintah Pusat, Paniradya [Departemen] Pemerintah Daerah [Kerajaan] Yogyakarta, & Badan Eksekutif bentukan KNID Yogyakarta.

Tumpang tindih itu menghasilkan benturan yg cukup keras di masyarakat & menyebabkan terganggunya persatuan. Oleh karena itu, pada 16 Februari 1946 dikeluarkan Maklumat No. 11 yg berisi penggabungan seluruh birokrasi yg ada ke dlm satu birokrasi Jawatan [Dinas] Pemerintah Daerah yg untuk sementara disebut dengan Paniradya. Selain itu melalui Maklumat-maklumat No 7, 14, 15, 16, & 17, monarki Yogyakarta mengatur tata pemerintahan di tingkat kalurahan [sebutan pemerintah desa saat itu].

Penyusunan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta [1945-1946]

Untuk merumuskan susunan & kedudukan daerah Yogyakarta, BP KNID juga menyelenggarakan sidang maraton untuk merumuskan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta sampai awal 1946. RUU ini tak kunjung selesai karena perbedaan yg tajam antara BP KNID, yg menghendaki Yogyakarta menjadi daerah biasa seperti daerah lain, dengan kedua penguasa monarki, yg menghendaki Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Akhirnya RUU yg terdiri dari 10 Bab tersebut dapat diselesaikan.

Kesepuluh Bab tersebut ialah :

  • Kedudukan Yogyakarta
  • Kekuasaan Pemerintahan
  • Kedudukan kedua raja
  • Parlemen Lokal [Dewan Daerah, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, & Dewan Kalurahan]
  • Pemilihan Parlemen
  • KeuanganDewan Pertimbangan
  • Perubahan
  • Aturan Peralihan
  • Aturan Tambahan

Pembentukan DIY oleh Kerajaan di Yogyakarta [1946]

Sambil menunggu UU yg mengatur susunan Daerah yg bersifat Istimewa sebagaimana pasal 18 UUD, maka Sultan HB IX & Sri Paduka PA VIII dengan persetujuan BP DPR DIY [Dewan Daerah] pada 18 Mei 1946 mengeluarkan Maklumat No. 18 yg mengatur kekuasaan legeslatif & eksekutif [lihat Maklumat Yogyakarta No. 18 Wikisource-logo. svg]. Maklumat ini ialah realisasi dari keputusan sidang KNI Daerah Yogyakarta pada 24 April 1946.

Setelah menyetujui rencana maklumat itu, KNID membubarkan diri & digantikan oleh Dewan Daerah yg dibentuk berdasarkan rencana maklumat. Dalam sidangnya yg pertama DPR DIY mengesahkan rencana maklumat No 18 yg sebelumnya telah disetujui dlm sidang KNI Daerah Yogyakarta tersebut. Dalam maklumat ini secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan menandai bersatunya dua monarki Kesultanan & Pakualaman dlm sebuah Daerah Istimewa. Persatuan ditunjukkan dengan hanya ada sebuah Parlemen lokal untuk DIY & Ibu Kota Yogyakarta [gabungan Kabupaten Kota Kasultanan & Kabupaten Kota Paku Alaman] bukan dua buah [satu untuk Kesultanan & satunya untuk Paku Alaman].

Tidak dipungkiri juga terdapat perbedaan pendapat antara KNID dengan Monarki yg tercermin dengan adanya dua tanggal pengumuman maklumat yaitu tanggal 13 & 18 Mei 1946. Selain itu juga nampak dari materi maklumat dengan RUU. Dari sepuluh Bab yg diusulkan, sebanyak tiga bab tak ditampung, yaitu Bab 1 tentang Kedudukan DIY, Bab 6 tentang Keuangan, & Bab 7 tentang Dewan Pertimbangan.

Penyelenggaraan Pemerintahan DIY [1946-1948]

Maklumat No. 18 tersebut menetapkan bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh DPRD [Dewan Daerah, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, & Dewan Kalurahan] sesuai dengan tingkatan pemerintahan masing-masing. Kekuasaan eksekutif dipangku secara bersama-sama oleh Dewan Pemerintah Daerah & Kepala Daerah [Sultan HB IX & Sri Paduka PA VIII, Bupati Kota Kasultanan & Bupati Kota, Bupati Pamong Praja Kabupaten] sesuai dengan tingkatannya. Pemerintahan yg dianut ialah collegial bestuur atau direktorium karena badan eksekutif tak berada di tangan satu orang melainkan banyak orang. Alasan yg digunakan waktu itu ialah untuk persatuan & menampung kepentingan dari berbagai pihak. Dewan Pemerintah ini dipilih dari & oleh DPRD serta bertanggung jawab kepada DPRD.

Namun demikian kedua raja tak bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan pada Presiden [lihat naskah lengkapMaklumat Yogyakarta No. 18 Wikisource-logo. svg]. Maklumat ini kemudian menjadi haluan jalannya Pemerintahan Daerah di Yogyakarta sampai ditetapkannya UU yg mengatur DIY. DPRD-DPRD & Dewan Pemerintah segera dibentuk pada tiap tingkatan pemerintahan. Parlemen lokal tersebut bersama-sama Dewan Pemerintah pada masing-masing tingkatan menjalankan pemerintahan. Namun demikian otonomi belum diserahkan sepenuhnya ke tingkat kabupaten & kota.

Pemda Kota Yogyakarta [1947-1950]

Pada 1947 Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta atas usulan Dewan Kota Yogyakarta. Ini tak mengherankan sebab sejak 5 Januari 1946 Yogyakarta menjadi Ibukota Indonesia. Dalam UU tersebut Kota Yogyakarta dikeluarkan dari DIY & mempunyai hubungan langsung dengan Pemerintah Pusat. Keadaan demikian menimbulkan keberatan dari Sultan HB IX.

Sebagai penyelesaian, maka pada 22 Juli 1947 Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo diangkat menjadi Walikota Haminte-Kota Yogyakarta dengan tiga SK sekaligus yaitu dari Presiden, Mendagri, & Sultan HB IX, menggantikan M. Enoch [Walikota Yogyakarta pertama] yg turut pergi mengungsi mendampingi Presiden karena terjadi Agresi Militer Belanda I.

UU Pemerintahan Daerah 1948 [1948-1949]

Pada tahun 1948, Pemerintah Pusat mulai mengatur Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan UU No. 22/1948 tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut diatur susunan & kedudukan Daerah Istimewa baik dlm diktum maupun penjelasannya. Walaupun demikian, pemerintah pusat belum sempat mengeluarkan UU untuk membentuk pemerintahan daerah karena harus menghadapi Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yg menghajar Ibukota Yogyakarta.

Pemerintahan DIY-pun ikut menjadi lumpuh. Sultan HB IX & Sri Paduka PA VIII meletakkan jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa sebagai protes kepada Belanda. Pasca Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Yogyakarta dijadikan Daerah Militer Istimewa dengan Gubernur Militer Sri Paduka Paku Alam VIII. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1950.

Landasan Hukum Pembentukan DIY [1950-1951]

Setelah pengakuan kedaulatan sebagai hasil KMB, Indonesia memasuki babakan sejarah yg baru. Negara Republik Indonesia yg beribukota di Yogyakarta sejak 1946, hanyalah sebuah negara bagian dari Republik Indonesia Serikat [RIS] yg berkedudukan di Jakarta sampai 17 Agustus 1950.

Pembentukan DIY [1950]

DIY secara formal dibentuk dengan UU No. 3 Tahun 1950 Wikisource-logo. svg [BN 1950 No. 3] yg diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950 Wikisource-logo. svg [BN 1950 No. 48]. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950 Wikisource-logo. svg [BN 1950 No. 58]. UU 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah singkat [hanya 7 pasal & sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi]. UU tersebut hanya mengatur wilayah & ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yg sifatnya ialah peralihan. UU 19/1950 sendiri ialah perubahan dari UU 3/1950 yg berisi penambahan kewenangan bagi DIY.

Status keistimewaan Yogyakarta tak diatur lagi dlm UU pembentukan karena telah diatur dlm UU 22/1948 [lihat periode II di atas]. Dalam UU 3/1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta ialah sebuah Daerah Istimewa setingkat Popinsi B U K A N sebuah Propinsi. Walaupun nomenklaturnya mirip, namun saat itu mengandung konsekuensi hukum & politik yg amat berbeda terutama dlm hal kepala daerah & wakil kepala daerahnya [lihat UU 22/1948 di atas]. Walau begitu DIY bukan pula sebuah monarki konstitusional.

Pembentukan Kabupaten & Kota [1950-1951]

Pembagian DIY menjadi kabupaten-kabupaten & kota yg berotonomi diatur dengan UU No. 15 Tahun 1950 Wikisource-logo. svg [BN 1950 No. 44] & UU No. 16 Tahun 1950 Wikisource-logo. svg [BN 1950 No. 45]. Kedua undang-undang tersebut diberlakukan dengan PP No. 32 Tahun 1950 Wikisource-logo. svg [BN 1950 No. 59].

Menurut undang-undang tersebut DIY dibagi menjadi kabupaten-kabupaten Bantul [beribukota Bantul], Sleman [beribukota Sleman], Gunung Kidul [beribukota Wonosari], Kulon Progo [beribukota Sentolo], Adikarto [beribukota Wates], & Kota Besar Yogyakarta. Untuk alasan efisiensi, pada tahun 1951, kabupaten Adikarto yg beribukota Wates digabung dengan kabupaten Kulon Progo yg beribukota Sentolo menjadi Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates. Penggabungan kedua daerah ini ditetapkan oleh UU Nomor 18 Tahun 1951 Wikisource-logo. svg [LN 1951 No. 101]. Semua UU mengenai pembentukan DIY & Kabupaten & Kota di dlm lingkungannya, dibentuk berdasarkan UU 22/1948.

Penyelenggaraan Demokrasi di DIY [1950an]

Pada tahun 1951 Yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dlm sejarah Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di Daerah Istimewa & Kabupaten. Pemilu dilangsungkan dlm dua tahap, tak secara langsung. Pemilih memilih electors yg kemudian electors memilih partai [Selo Sumardjan 1962, hal 101]. Komposisi DPRD didominasi dari Masyumi [18 kursi dari total 40 kursi], sisanya dibagi oleh enam parpol lainnya.

Tercatat dua parpol lokal yg mengikuti pemilu ini yaitu PPDI & SSPP. Sementara itu kekuasaan eksekutif tetap dijalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah yg beranggotakan lima orang yg dipilih oleh & dari DPRD sesuai dengan tingkatannya. Untuk tingkatan Daerah Istimewa, selain lima orang tersebut, Dewan Pemerintah juga diisi oleh kedua raja [Sultan HB IX & Sri Paduka PA VIII]. Namun keduanya tak bertanggung jawab kepada DPRD melainkan langsung kepada Presiden.

Pemisahan & Pembagian Urusan Pemerintahan Keraton dengan Pemda DIY[1950an]

Perubahan yg cukup penting , pasca UU 3/1950 ialah perubahan wilayah. Wilayah birokrasi eksekutif yg menjadi DIY ialah wilayah Negara Gung yg dibagi 3 kabupaten yakni Kota, Kulonprogo & Kori & kemudian menjadi 4 kabupaten 1 kota. Sejak 1945 birokrasi ini pula yg menjadi tulang punggung birokrasi DIY [lihat periode I di atas]. Dengan kata lain Birokrasi Pemda DIY sebenarnya merupaken pengembangan dari Kanayakan yg memerintah Nagari Dalem [dahulu dikepalai oleh Pepatih Dalem]. Sementara wilayah Mancanegara, yg tak dikuasai Belanda tetapi dikelola dengan sistem bagi hasil, menjadi wilayah RI dengan pernyataan singkat [dari Sultan HB IX]: “Saya cukup berkuasa di bekas wilayah Negara Gung saja”. Sehingga wilayah-wilayah: Madiun, Pacitan, Tulung Agung, & Trenggalek yg dikenal sebagai Metaraman dilepas ke Republik Indonesia.

Wilayah Karaton [Keraton/Istana] menjadi sempit. Sultan HB IX sebagai pemimpin birokrasi kebudayaan terbatas hanya di Cepuri Keraton. Tugas kepangeranan yg dlm masa Belanda & Jepang ada gaji cukup untuk membina lingkungan, namun dengan UU No 3/1950 [setelah resmi menjadi Daerah Istimewa], para pangeran di Kesultanan tak ada kedudukan. Yang menjadi gubernur ialah Sultan, tapi keluarga pangeran tak ada kaitan dengan birokrasi. Inilah penjelasan bahwa DIY juga B U K A N merupaken monarki konstitusi. Pada dasarnya, kedua birokrasi ini semula dipimpin oleh Sultan HB IX. Namun karena sedang menjabat sebagai menteri sampai 1952, beliau tak dapat aktif menjadi Kepala Daerah. Oleh karena itu bagian Kepatihan dipimpin oleh Sri Paduka PA VIII sedangkan bagian Keraton yg disebut Parentah Hageng Karaton dipimpin oleh GP Hangabehi.

Proses pemisahan antara negara [Nagari Dalem] & istana [Karaton Dalem] tak mulus begitu saja. Terdapat keberatan-keberatan yg datang baik dari kalangan istana maupun partai politik yg duduk di parlemen lokal. Walaupun demikian sesudah memakan waktu akhirnya Pemerintahan Nagari Dalem berubah menjadi Pemerintahan Daerah Istimewa & Karaton [Keraton] Dalem tetap dikelola oleh Dinasti Hamengku Buwono.

Implementasi UUDS 1950 [1957-1965]

Pengaturan keistimewaan DIY & pemerintahannya selanjutnya diatur dengan UU No 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dlm pasal 131-133 UUDS 1950. Pengaturan Daerah Istimewa terdapat baik dlm diktum maupun penjelasannya. Secara garis besar tak terjadi perubahan yg mencolok tentang pengaturan pemerintahan di Yogyakarta saat itu dengan peraturan sebelumnya [UU 22/1948].

Pada masa pemberlakuan UU ini terjadi “Masalah Pamong Praja” yg melibatkan benturan keras antara korps pamong praja sebagai ‘metamorfosis’ abdidalem kepatihan yg sejak semula menjadi tulang punggung birokrasi DIY dengan Dewan Pemerintah Daerah yg memiliki dukungan DPRD DIY yg sedang dikuasai oleh PKI yg menghendaki hapusnya pamong praja.

Penyatuan Wilayah [1957-1958]

Demi kelancaran tata pemerintahan, sesuai dengan mosi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/1952 tertanggal 24 September 1952, daerah-daerah enclave Imogiri [milik Kasunanan], Kota Gede [juga milik Kasunanan], & Ngawen [milik Mangkunagaran] dilepaskan dari Provinsi Jawa Tengah & kabupaten-kabupaten yg bersangkutan kemudian dimasukkan ke dlm wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta & kabupaten-kabupaten yg wilayahnya melingkari daerah-daerah enclave tersebut.

Penyatuan enclave-enclave ini ditetapkan oleh UU Drt No. 5 Tahun 1957 Wikisource-logo. svg [LN 1957 No. 5] yg kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No. 14 Tahun 1958 Wikisource-logo. svg [LN 1958 No. 33, TLN 1562].

Pasca Dekrit Presiden [1959-1965]

Sambil menunggu UU pemerintahan daerah yg baru sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan PenPres No 6 Tahun 1959 sebagai penyesuaian UU 1/1957 terhadap UUD 1945 yg diberlakukan kembali. Pengaturan Daerah Istimewa dlm peraturan ini juga tak banyak berbeda. Selain itu Sultan HB IX mulai aktif kembali dlm politik Nasional, praktis kepemimpinan sehari-hari DIY di pegang oleh Sri Paduka PA VIII.

Pengaturan DIY Pada Masa Pergolakan [1965-1974]

Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi [sebelumnya ialah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi [lihat periode III di atas]]. Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yg masih ada baik secara de facto maupun de jure yg menjadi bagian dari daerah lain yg lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yg diakui oleh Pusat.

UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi Aceh maupun Yogyakarta di kemudian hari. Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 & UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.

Pengaturan DIY Pada Masa Orde Baru [1974-1998]

Tahun 1973, Sultan HB IX diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia. Otomatis beliau tak bisa aktif dlm mengurusi DIY. Oleh karena itu pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Sri Paduka PA VIII. Kebijakan tentang status Yogyakarta diteruskan oleh Pemerintah Pusat dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah [LN 1974 No 38; TLN 3037]. Di sini Provinsi D. I. Yogyakarta diatur secara khusus di aturan peralihan.

Dengan UU ini, susunan & tata pemerintahan DIY praktis menjadi sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Satu-satunya perbedaan ialah Kepala Daerah Istimewa & Wakil Kepala Daerah Istimewa, beberapa urusan Agraria & beberapa pegawai Pemda yg merangkap menjadi Abdi Dalem Keprajan [lihat periode I & III di atas]. Sultan HB IX kembali aktif melaksanakan tugas sebagai Gubernur/Kepala Daerah Istimewa sesudah berhenti sebagai wakil presiden pada tahun 1978. Melihat keistimewaan yg semakin kabur, DPRD DIY periode 1977-1982 menyatakan pendapat & kehendaknya bahwa sifat & kedudukan istimewa DIY perlu dilestarikan terus sampai masa mendatang sesuai dengan UUD 1945 & isi serta maksud UU 3/1950. Putusan DPRD ini tertuang dlm Keputusan DPR DIY No. 4/k/DPRD/1980.

Wafat Sultan HB IX [1988] & Sri Paduka PA VIII [1998]

Sultan HB IX hanya sepuluh tahun memangku kembali sebagai Gubernur/Kepala Daerah Istimewa. Pada 1988, Beliau wafat di Amerika Serikat saat berobat. Sultan Hamengku Buwono IX tercatat sebagai Gubernur terlama yg menjabat di Indonesia antara 1945-1988 & Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara 1940-1988.

Pemerintah Pusat tak mengangkat Sultan Hamengku Buwono X [HB X] sebagai Gubernur Definitif melainkan menunjuk Sri Paduka Paku Alam VIII, Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa, sebagai Penjabat Gubernur/Kepala Daerah Istimewa. Pada saat reformasi, tanggal 20 Mei 1998, sehari sebelum pengunduran diri presiden terdahulu [former president] Presiden Soeharto, Sultan HB X bersama-sama dengan Sri Paduka PA VIII mengeluarkan sebuah maklumat yg pada pokoknya berisi “ajakan kepada masyarakat untuk mendukung gerakan reformasi damai, mengajak ABRI [TNI/Polri] untuk melindungi rakyat & gerakan reformasi, untuk menjaga persatuan & kesatuan, & mengajak masyarakat untuk berdoa bagi Negara & Bangsa”.

Maklumat tersebut dibacakan di hadapan masyarakat dlm acara yg disebut Pisowanan Agung. Beberapa bulan setelahnya beliau menderita sakit & meninggal pada tahun yg sama. Sri Paduka Paku Alam VIII tercatat sebagai wakil Gubernur terlama [1945-1998] & Pelaksana Tugas Gubernur terlama [1988-1998] serta Pangeran Paku Alaman terlama [1937-1998].

Pro Kontra Suksesi Gubernur I [1998]

Meninggalnya Sri Paduka PA VIII menimbulkan masalah bagi Pemerintahan Provinsi DIY dlm hal kepemimpinan. Terjadi perdebatan antara Pemerintah Pusat, DPRD Provinsi DIY, Pihak Keraton Yogyakarta & Puro Paku Alaman, serta masyarakat. Keadaan ini sebenarnya disebabkan oleh kekosongan hukum yg ditimbulkan UU No. 5/1974 yg hanya mengatur jabatan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi DIY saat dijabat oleh Sultan HB IX & Sri Paduka PA VIII, & tak mengatur masalah suksesinya. Atas desakan rakyat, Sultan HB X ditetapkan sebagai Gubernur/Kepala Daerah Istimewa oleh Pemerintah Pusat untuk masa jabatan 1998-2003. Karena suksesi di Puro Paku Alaman untuk menentukan siapa yg akan bertahta menjadi Pangeran Adipati Paku Alam tak berjalan mulus, maka Sultan HB X tak didampingi oleh Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa. Pada tahun 1999 Sri Paduka Paku Alam IX naik tahta, namun beliau belum menjabat sebagai Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa.

Pengaturan DIY Pada Masa Reformasi I [1999-2004]

Untuk menanggulangi masalah tersebut, Pemerintah Pusat dlm UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah [LN 1999 No 60; TLN 3839] mengatur masalah suksesi bagi kepemimpinan di Provinsi DIY. Sedangkan masalah birokrasi & tata pemerintahan Provinsi DIY ialah sama dengan provinsi-provinsi lainnya. . Pada tahun 2000, MPR RI melakukan perubahan kedua UUD 1945. Pada perubahan ini, status daerah istimewa diperjelas dlm pasal 18B. Dalam pasal ini keistimewaan suatu daerah diatur secara khusus dlm suatu undang-undang.

Pengusulan RUU Keistimewaan [2002]

Pihak Provinsi DIY pernah mengajukan usul UU Keistimewaan Yogyakarta untuk menjalankan aturan pasal 18B konstitusi pada 2002. Namun usul tersebut tak mendapat tanggapan positif bila dibandingkan dengan Prov NAD & Prov Papua dengan dikembalikan lagi ke daerah. Kedua provinsi tersebut telah menerima otonomi khusus masing-masing dengan UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh [LN 2001 No. 114; TLN 4134] & UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [LN 2001 No 135; TLN 4151].

Pro Kontra Suksesi Gubernur II [2003]

Ketika masa jabatan Sultan HB X berakhir pada tahun 2003, kejadian pada tahun 1998 terulang kembali. DPRD Prov DI Yogyakarta menginginkan pemilihan Gubernur sesuai UU 22/1999. Namun kebanyakan masyarakat menghendaki agar Sultan HB X & Sri Paduka PA IX ditetapkan menjadi Gubernur & Wakil Gubernur. Sekali lagi Sultan HB X & Sri Paduka PA IX diangkat menjadi Gubernur & Wakil Gubernur dengan masa jabatan 2003-2008.

Pengaturan DIY Pada Masa Reformasi II [2004-sekarang[2012]]

Tahun 2004, masalah keistimewaan kembali bergolak. Dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah [LN 2004 No 125; TLN 4437], status keistimewaan Provinsi DIY tetap diakui, namun diisyaratkan akan diatur secara khusus seperti provinsi-provinsi: NAD, DKI Jakarta, & Papua. Namun sebelum UU yg mengatur status keistimewaan Provinsi DIY diterbitkan, seluruh pelaksanaan pemerintahan mengacu pada UU tersebut.

Sama seperti daerah provinsi yg lain, kecuali Aceh & Papua, Pemerintahan Provinsi DIY dibagi menjadi Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit, serta Sekretariat PemProv & DPRD. Pada 2006 sekali lagi Provinsi DIY mengajukan usul namun sekali lagi pula usul itu dikembalikan seperti usulan empat tahun sebelumnya.

Pernyataan Pengunduran Diri Sultan HB X

Di tengah silang pendapat masyarakat mengenai keistimewaan DIY, pada 7 April 2007, Sultan HB X mengeluarkan pernyataan bersejarah lewat orasi budaya pada perayaan ulang tahunnya yg ke-61, yg pada intinya tak bersedia lagi menjabat sebagai Gubernur DIY sesudah masa jabatannya selesai tahun 2008. Pernyataan Sultan HB X itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sofian Effendi [rektor UGM pada saat itu] menyampaikan bahwa keraton memang tak perlu ikut kegiatan dlm pemerintahan sehari-hari, Sultan atau Keraton harus harus di atas itu tetapi keuangan keraton harus dijamin anggaran daerah.

Sedangkan keistimewaan DIY menurutnya dapat meniru kesultanan di Malaysia atau sistem monarki parlementer Inggris. Sementara itu Purwo Santoso pakar otda UGM menilai sebagai langkah positif bagi perkembangan demokrasi & tak menyalahi keistimewaan. Bagi Roy Suryo pakar telematika yg juga kerabat Paku Alaman pernyataan Sultan HB X merupaken “sabdo pandhito ratu” & memerlukan penelaahan lebih lanjut. Roy berharap keistimewaan DIY tak dirusak dengan adanya pilkada. Herry Zudianto [Walikota Yogyakarta] tak setuju keraton & raja dipisahkan sama sekali dari sistem pemerintahan. Warga Bantul siap menggelar Pisowanan Agung untuk meminta kejelasan tentang pernyataan Sultan serta menyampaikan aspirasi agar Sultan HB X tetap bersedia memimpin. Para lurah yg tergabung dlm Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia juga akan menemui Sultan untuk menyampaikan keberatan.

Akhirnya pada 18 April 2007, Sultan HB X menegaskan kembali untuk tak menjadi Gubernur DIY dlm Pisowanan Agung yg dihadiri sekitar 40. 000 warga Yogyakarta. Untuk mengakomodir keistimewaan DIY yg tak jelas arahnya, PAH I Dewan Perwakilan Daerah membentuk Tim Kerja yg diketuai oleh Subardi [anggota DPD perwakilan DIY] untuk menjaring aspirasi. Sementara itu Depdagri mempercayakan Jurusan Ilmu Pemerintahan [JIP] FISIPOL UGM untuk menyusun RUU Keistimewaan [RUUK] yg telah memaparkan hasilnya di depan DPRD DIY pada 14 Juni 2007. Akhirnya pada 2 Juli 2007 diadakan uji sahih RUUK.

Sebagai narasumber dlm ujisahih tersebut ialah wakil Kraton GBPH Joyokusumo , tim RUU JIP Bambang Purwoko, Dosen FH UGM Aminoto & Ketua Tim Perumus Naskah Akademik & PAH I DPD RI Jawahir Thontowi. Dalam uji sahih terungkap bahwa pihak keraton tak menginginkan adanya sebuah lembaga baru, cukup dua lembaga: Keraton beserta Puro di satu kelompok & Pemda [pemprov & DPRD] di kelompok satunya. Walaupun Depdagri menarget sebelum akhir 2007 RUU Keistimewaan DIY sudah diserahkan kepada DPR , namun kenyataannya sampai Juni 2008 RUU Keistimewaan masih terkatung-katung di Setneg & Depkumham. Sementara itu DPD telah melangkah lebih jauh dengan mengesahkan RUU Perubahan Ketiga UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. RUU ini sudah diterima oleh Bamus DPR & telah disetujui pada 6 Maret 2008 dlm surat bernomor TU. 04/1871/DPR RI/III/2008 serta telah diserahkan ke Komisi II DPR untuk dibahas.

Sementara itu di daerah terjadi pergolakan terkait RUU Keistimewaan maupun pro kontra suksesi Gubernur Yogyakarta. Pada 25 Maret 2008 sekitar 10 ribu orang dari berbagai kabupaten di DIY menggelar “Sidang Rakyat” di halaman Gedung DPRD DIY. Acara tersebut pada intinya dimaksudkan untuk menyerukan agar DPRD DIY segera menyelenggarakan Rapat Paripurna Khusus untuk membuat keputusan politik sesuai aspirasi masyarakat DIY & menolak Rancangan Undang-undang Keistimewaan [RUUK] yg bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Sehari sebelumnya tanggal 24 juga terjadi aksi masa yg serupa.

Menindak lanjuti berbagai aksi masa baik yg mendukung penetapan [baca: kubu konservatif] maupun yg mendukung pemilihan gubernur [baca: kubu liberal] Rapat Gabungan Pimpinan DPRD DIY pada 10 April 2008 sepakat untuk menggelar Rapat Paripurna Dewan yg direncanakan digelar 17 April 2008. Setelah sempat tertunda DPRD DIY memutuskan membentuk Panitia Khusus [Pansus] Akselerasi [percepatan] Keistimewaan Yogyakarta. Keputusan tersebut diambil dlm Rapat Paripurna [Rapur] DPRD DIY yg dipantau utusan Departemen Dalam Negeri pada 23 April 2008. Secara substansi, terkait kepemimpinan DIY, Pansus sudah sepakat mengangkat kembali Sri Sultan Hamengku Buwono X & Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur & Wakil Gubernur DIY periode 2008-2013. Namun substansi RUUK belum selesai dirumuskan. Sementara itu Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menolak bicara soal usulan materi RUU Keistimewaan DIY.

Selain ingin tetap berada di tengah, juga posisi kraton sudah tunduk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI]. Selain itu Sultan menegaskan, sejak Maklumat 5 September 1945, posisi kraton sudah menjadi bagian dari republik. Karena itu, kraton akan tunduk dengan perundang-undangan. Terkait dengan RUUK, memang bisa muncul pro & kontra. Namun demikian aspirasi masyarakat harus dapat diperhatikan, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Pansus Percepatan RUU Keistimewaan DPRD DIY akhirnya menyelesaikan tugasnya pada 30 Juni 2008 dengan penyampaian laporan di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Rapat Paripurna DPRD DIY pun menyepakati [dengan catatan] rekomendasi Pansus menjadi Keputusan Politik Dewan yg antara lain mendesak Pemerintah Pusat agar menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X & Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur & Wakil Gubernur DIY 2008-2013 & agar mempercepat pembahasan RUU Keistimewaan DIY. Akhirnya RUU Keistimewaan DIY diserahkan oleh Pemerintah [Depdagri] kepada DPR RI pada pertengahan Agustus 2008 untuk dibahas. Sementara itu pihak Keraton Yogyakarta [baca: keluarga keraton/adik-adik Sultan] juga menyiapkan & mengirimkan draf RUU Keistimewaan DIY kepada DPR RI sebagai bahan masukan di samping berbagai draf yg ada.

Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta

Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dlm kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Puro Pakualaman dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno sebagaimana dituangkan dlm Pidato Penobatan HB IX, 18 Maret 1940; Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX & Sri Paduka Pakualam VIII tanggal 19 Agustus 1945; Amanat 5 September 1945; Amanat 30 Oktober 1945; Amanat Proklamasi Kemerdekaan NKRI-DIY, 30 Mei 1949; Penjelasan pasal 18,UUD 1945; Pasal 18b [ayat 1 & 2], UUD NKRI 1945; Pasal 2, UU NO. 3/1950; Amanat Tahta Untuk Rakyat, 1986.

Subtsansi Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga hal :

Pertama, Istimewa dlm hal Sejarah Pembentukan Pemerintahan Daerah Istimewa [sebagaimana diatur UUD 45, pasal 18 & Penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dlm teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbestuurende-landschappen & volks-gemeenschappen serta bukti-bukti authentik/fakta sejarah dlm proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang ini dlm memajukan Pendidikan Nasional & Kebudayaan Indonesia;

Kedua, Istimewa dlm hal Bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yg terdiri dari penggabungan dua wilayah Kasultanan & Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yg bersifat kerajaan dlm satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia [sebagaimana disebutkan dlm Amanat 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945 & UU No. 3/1950]; Ketiga, Istimewa dlm hal Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yg dijabat oleh Sultan & Adipati yg bertahta [sebagaimana amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yg menyatakan Sultan & Adipati yg bertahta TETAP DALAM KEDUDUKANNYA dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang Sultan & Adipati yg bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya].

Polemik keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini makin berlarut-larut disebabkan oleh : Pertama, manuver politik terkait konvensi pencalonan Presiden PEMILU 2004 & PEMILU 2009 [radar jogja,28/9/10] serta penolakan HB X menjadi gubernur yg tertuang dlm orasi budaya pada saat ulang tahun ke 61 pada tanggal 7 April 2007, sesudah melakukan melakukan laku spiritual memohon petunjuk Tuhan memutuskan untuk tak bersedia menjabat gubernur sesudah periode kedua masa jabatannya berakhir 2008 [radar jogja, 29/9/10];

Kedua, setiap produk undang-undang yg mengatur tentang pemerintah daerah [UU No. 5/1969, UU 5/1974, UU No. 22/99, UU No. 32/2004] tak mampu menjangkau, mengatur & melindungi hak asal-usul suatu daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, pasal 18 & penjelasannya maupun amanat UUD 1945 [hasil amandemen], pasal 18 b [ayat 1 & 2];

Ketiga, pemahaman posisi serta substansi bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dlm Negara Kesatuan Republik Indonesia belum dipahami secara utuh & benar oleh penerus tahta Kasultanan & Pakualaman [pasca HB IX & PA VIII] maupun oleh penerus tahta kepresidenan [pasca Soekarno & Hatta] maupun oleh masyarakat luas;

Keempat, ketak pahaman para penerus & pengisi kemerdekaan karena perubahan orientasi tata pemerintahan dari geo-cultural [ranah kebudayaan] yg bernama Nusantara menjadi geo-politics [ranah politik] yg bernama Indonesia sebagaimana disebutkan dlm Bhineka Tunggal Ika belum dioperasionalisasikan secara yuridis formal dlm tata kehidupan sosial masayarakat & pemerintahan NKRI;

Kelima, perpindahan orientasi politik atau mazhab politik berdirinya negara dengan Sistem Continental menjadi Anglo Saxon dlm pelaksanaan pemerintah pasca Reformasi semakin mengkacaukan sistem & hukum tata negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya amandemen UUD 1945 tanpa melalui Referendum sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 10/1985 & perubahan sistem demokrasi dari Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dlm permusyawaratan perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung & ternyata Pilihan Langsung ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya karena secara diam-diam telah terbukti bertentangan dengan sila ke IV Pancasila;

Keenam, proses demokratisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus bergulat & berlangsung sesuai dinamika politik lokal yg menekankan substansi demokrasi [musyawarah untuk mencapai mufakat], sehingga sampai dengan detik ini belum melaksanakan Pilgub & Pilwagub secara langsung karena sesuai UU No. 3/1950 & Kontrak Politik antara Kasultanan & Pakualaman dengan Bung Karno memang Posisi Gubernur DIY ialah wakil pemerintah pusat [bertanggung-jawab langsung kepada presiden], sebagaimana halnya Camat yg melakukan tugas medewewind [tugas pembantuan] & tak masuk ranah desentralisasi sebagaimana wali kota, bupati, lurah yg dipilih secara langsung dipilih oleh rakyat sesuai amandemen UUD 45 & UU No. 32/2004.

September Oktober 2011. Masa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yg sudah diperpanjang selama tiga tahun [2008-2011] kembali diperpanjang untuk kedua kalinya [2011-2012].

Dekrit Kerajaan Sabdatama

Pada 10 Mei 2012, Sultan Hamengku Buwono X, dengan didampingi Adipati Paku Alam IX mengeluarkan dekrit kerajaan “Sabdatama”. Dekrit tersebut pada intinya berisi, antara lain, Sultan Yogyakarta yg bertahta menjadi Gubernur & Adipati Paku Alam yg bertahta menjadi Wakil Gubernur. Dekrit ini merupaken dekrit pertama yg dikeluarkan oleh Monarki Yogyakarta semenjak, terakhir, 30 Oktober 1945.

Dengan dikeluarkannya dekrit ini sikap Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri agak melunak. Selain pengeluaran dekrit kerajaan terjadi pertemuan tertutup antara Sultan Yogyakarta dengan Presiden Republik Indonesia. Beberapa kesepahaman yg penting ialah menetapkan Sultan Yogyakarta yg bertahta sebagai Gubernur lima tahun sekali & Adipati Paku Alam yg bertahta menjadi Wakil Gubernur lima tahun sekali.

Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta disahkan 30 Agustus 2012

Pada 5 September 2012, DPRD Provinsi DIY juga memberitahukan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat & Kadipaten Pakualaman, bahwa jabatan Gubernur & Wakil Gubernur DIY berakhir paling lambat dua hari sesudah UUK DIY diundangkan.

maklumat reformasi sri:sultan:hamengkubuwono x maklumat rakyat yogyakarta dibacakan tanggal? tuliskan bentuk dukungan daerah terhadap nkri yang diberikan oleh keraton kesultanan yogyakarta tuliskan bentuk dukungan daerah terhadap nkri yang diberikan oleh keraton kesultanan yogyakarta tuliskan bentuk dukungan daerah terhadap nkri yang diberikan oleh keraton kesultanan yogyakarta yg termasuk penguasa daerah yg mendukung nkri bentuk dukungan daerah terhadap pembentukan nkri oleh keraton yogyakarta sebutkan bentuk dukungan daerah terhadap pembentukan nkri yg di berikan oleh keraton ke sultanan yogyakarta? bentuk dukungan daerah terhadap pembentukan nkri yang diberikan oleh keraton kesultanan yogyakarta yang menjabat presiden negara bagian ri yang beribukota yogyakarta bentuk dukungan keraton kesultanan yogyakarta terhadap pembentukan nkri sebutkan bentuk dukungan daerah terhadap pembentukan nkri yang diberikan oleh keraton kasultanan yogyakarta sri sultan ke 9 sakit dan berobat ke amerika bentuk dukungan daerah terhadap pembentukan nkri oleh keraton kesultanan yogyakarta sebutkan bentuk dukungan daerah terhadap pembentukan nkri yang diberikan oleh keraton kasultanan yogyakarta