UUK DIY Disahkan, Yogyakarta Tetap Istimewa

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yg dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, ialah daerah provinsi yg mempunyai keistimewaan dlm penyelenggaraan urusan pemerintahan dlm kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Keistimewaan ialah keistimewaan kedudukan hukum yg dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah & hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur & mengurus kewenangan istimewa.

3. Kewenangan Istimewa ialah wewenang tambahan tertentu yg dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dlm undang-undang tentang pemerintahan daerah.

4. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, ialah warisan budaya bangsa yg berlangsung secara turun-temurun & dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

5. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, ialah warisan budaya bangsa yg berlangsung secara turun-temurun & dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, ialah Presiden

Republik Indonesia yg memegang kekuasaan Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dlm Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintahan Daerah DIY ialah pemerintahan daerah dlm sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan & urusan keistimewaan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY & Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

8. Pemerintah Daerah DIY ialah unsur penyelenggara pemerintahan

yang terdiri atas Gubernur DIY & perangkat daerah.

9. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, ialah Kepala Daerah

DIY yg karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil

Pemerintah.

10. Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur, adalah

Wakil Kepala Daerah DIY yg mempunyai tugas membantu

Gubernur.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, selanjutnya disebut DPRD

DIY, ialah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.

12. Peraturan Daerah DIY, selanjutnya disebut Perda, ialah Peraturan

Daerah DIY yg dibentuk DPRD DIY dengan persetujuan bersama

Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan

provinsi sebagaimana diatur dlm undang-undang tentang

pemerintahan daerah.

13. Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut Perdais, adalah

Peraturan Daerah DIY yg dibentuk oleh DPRD DIY bersama

Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.

14. Menteri ialah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Batas Wilayah

Pasal 2

DIY memiliki batas-batas:

a. sebelah utara dengan Kabupaten Magelang & Kabupaten

Boyolali, Provinsi Jawa Tengah; 4

b. sebelah timur dengan Kabupaten Klaten & Kabupaten Wonogiri,

Provinsi Jawa Tengah;

c. sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan

d. sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa

Tengah.

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat dituangkan ke

dalam peta yg tercantum pada Lampiran sebagai bagian yg tidak

terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Pembagian Wilayah

Pasal 3

Wilayah DIY terdiri atas:

a. Kota Yogyakarta;

b. Kabupaten Sleman;

c. Kabupaten Bantul;

d. Kabupaten Kulonprogo; dan

e. Kabupaten Gunungkidul.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Pengaturan Keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pengakuan atas hak asal-usul;

b. kerakyatan;

c. demokrasi;

d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;

e. efektivitas pemerintahan;

f. kepentingan nasional; dan

g. pendayagunaan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk:

a. mewujudkan pemerintahan yg demokratis;

b. mewujudkan kesejahteraan & ketenteraman masyarakat;

c. mewujudkan tata pemerintahan & tatanan sosial yang

menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dlm kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

d. menciptakan pemerintahan yg baik; & 5

e. melembagakan peran & tanggung jawab Kasultanan dan

Kadipaten dlm menjaga & mengembangkan budaya

Yogyakarta yg merupaken warisan budaya bangsa.

Pemerintahan yg demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf a diwujudkan melalui:

a. pengisian jabatan Gubernur & jabatan Wakil Gubernur;

b. pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui pemilihan umum;

c. pembagian kekuasaan antara Gubernur & Wakil Gubernur

dengan DPRD DIY;

d. mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah DIY dan

DPRD DIY; dan

e. partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan pemerintahan.

Kesejahteraan & ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat huruf b diwujudkan melalui kebijakan yg berorientasi

pada kepentingan masyarakat & pengembangan kemampuan

masyarakat.

Tata pemerintahan & tatanan sosial yg menjamin ke-bhinneka-

tunggal-ika-an dlm kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c diwujudkan melalui:

a. pengayoman & pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan

Daerah DIY; dan

b. pemeliharaan & pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong

royong, solidaritas, tenggang rasa, & toleransi oleh

Pemerintahan Daerah DIY & masyarakat DIY.

Pemerintahan yg baik sebagaimana dimaksud pada ayat huruf

d diwujudkan melalui:

a. pelaksanaan prinsip efektivitas;

b. transparansi;

c. akuntabilitas;

d. partisipasi;

e. kesetaraan; dan

f. penegakan hukum.

Pelembagaan peran & tanggung jawab Kasultanan & Kadipaten

dalam menjaga & mengembangkan budaya Yogyakarta yang

merupaken warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada

ayat huruf e diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan,

serta pengembangan & penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat,

dan tradisi luhur yg mengakar dlm masyarakat DIY.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.

6

Pasal 7

Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan

dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah & urusan

Keistimewaan yg ditetapkan dlm Undang-Undang ini.

Kewenangan dlm urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud

pada ayat meliputi:

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, & wewenang

Gubernur & Wakil Gubernur;

b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

c. kebudayaan;

d. pertanahan; dan

e. tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dlm urusan Keistimewaan

sebagaimana dimaksud pada ayat didasarkan pada nilai-nilai

kearifan lokal & keberpihakan kepada rakyat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dlm urusan

Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat & ayat

diatur dengan Perdais.

BAB V

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

DIY memiliki bentuk & susunan pemerintahan yg bersifat

istimewa.

Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas Pemerintah Daerah DIY dan

DPRD DIY.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah DIY

Pasal 9

Pemerintah Daerah DIY dipimpin oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas & wewenangnya, Gubernur dibantu

oleh Wakil Gubernur.

Pasal 10

Gubernur bertugas:

a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan & urusan

Keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan

kebijakan yg ditetapkan bersama DPRD DIY; 7

b. mengoordinasikan tugas satuan kerja perangkat daerah dan

instansi vertikal di daerah;

c. memelihara ketenteraman & ketertiban masyarakat;

d. menyusun & mengajukan rancangan Perda tentang rencana

pembangunan jangka panjang daerah & rencana pembangunan

jangka menengah daerah kepada DPRD DIY untuk dibahas

bersama serta menyusun & menetapkan rencana kerja

perangkat daerah;

e. menyusun & mengajukan rancangan Perda tentang anggaran

pendapatan & belanja daerah, rancangan Perda tentang

perubahan anggaran pendapatan & belanja daerah, dan

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan & belanja daerah kepada DPRD DIY

untuk dibahas bersama;

f. mewakili daerahnya di dlm & di luar pengadilan;

g. melakukan pembinaan & pengawasan penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah DIY di kabupaten/kota;

h. melakukan pembinaan & pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Gubernur berwenang:

a. mengajukan rancangan Perda & rancangan Perdais;

b. menetapkan Perda & Perdais yg telah mendapat persetujuan

bersama DPRD DIY;

c. menetapkan peraturan Gubernur & keputusan Gubernur;

d. mengambil tindakan tertentu dlm keadaan mendesak yang

sangat dibutuhkan oleh daerah & masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 11

Gubernur berhak:

a. menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada Pemerintah dalam

rangka penyelenggaraan Kewenangan Istimewa;

b. mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan/atau informasi yang

diperlukan untuk perumusan kebijakan mengenai Keistimewaan DIY;

c. mengusulkan perubahan atau penggantian Perdais; dan

d. mendapatkan kedudukan protokoler & keuangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil

Pemerintah.

Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung

jawab kepada Presiden.

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, & wewenang Gubernur

sebagai wakil Pemerintah berlaku ketentuan sebagaimana diatur

dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. 8

Pasal 13

Wakil Gubernur bertugas:

a. membantu Gubernur dalam:

1] memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

urusan Keistimewaan;

2] mengoordinasikan kegiatan satuan kerja perangkat daerah

dan instansi vertikal di daerah;

3] menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan

aparat pengawasan; dan

4] memantau & mengevaluasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah kabupaten/kota.

b. memberikan saran & pertimbangan kepada Gubernur dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan & urusan

Keistimewaan;

c. melaksanakan tugas sehari-sehari Gubernur apabila Gubernur

berhalangan sementara; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ,

Wakil Gubernur melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang

diberikan oleh Gubernur yg ditetapkan dengan keputusan

Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat dan

ayat , Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 14

Wakil Gubernur berhak mendapatkan kedudukan protokoler dan

keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Gubernur & Wakil Gubernur berkewajiban:

a. memegang teguh & mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan & memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

c. memelihara ketenteraman & ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kehidupan berdemokrasi;

e. menaati & menegakkan semua peraturan perundang-

undangan;

f. menjaga etika & norma dlm penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

g. memajukan & mengembangkan daya saing daerah;

h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yg baik & bersih;

i. melaksanakan & mempertanggungjawabkan pengelolaan

keuangan daerah;

j. menjalin hubungan kerja dengan semua perangkat daerah dan

instansi vertikal di daerah; dan

k. melestarikan & mengembangkan budaya Yogyakarta serta

melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lainnya yang

berada di DIY. 9

Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat , Gubernur

berkewajiban:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

DIY kepada Pemerintah;

b. menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan

dan akhir masa jabatan kepada DPRD DIY; dan

c. menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah DIY & laporan keterangan pertanggungjawaban

tahunan & akhir masa jabatan kepada masyarakat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a disampaikan

kepada Presiden melalui Menteri setiap 1 [satu] tahun sekali.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan Pemerintah

sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah DIY sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Gubernur & Wakil Gubernur dilarang:

a. membuat keputusan yg secara khusus memberikan keuntungan

kepada diri sendiri, anggota keluarga, atau kroni, merugikan

kepentingan umum, & meresahkan sekelompok masyarakat, atau

mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat tertentu;

b. turut serta dlm perusahaan, baik milik swasta maupun milik

negara/milik daerah, atau dlm yayasan bidang apa pun;

c. melakukan pekerjaan lain yg memberikan keuntungan kepada

dirinya, baik secara langsung maupun tak langsung, yang

berhubungan dengan daerah yg bersangkutan;

d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau menerima uang, barang

dan/atau jasa dari pihak lain yg memengaruhi keputusan atau

tindakan yg akan dilakukannya;

e. menjadi advokat atau kuasa hukum dlm perkara di pengadilan;

f. menyalahgunakan wewenang & melanggar sumpah/janji jabatan;

dan

g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya atau sebagai

anggota DPRD DIY sebagaimana yg diatur dlm peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga

DPRD DIY

Pasal 17

DPRD DIY mempunyai kedudukan, susunan, tugas, serta wewenang

sebagaimana ditentukan dlm peraturan perundang-undangan.

Selain bertugas & berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat ,

DPRD DIY bertugas & berwenang:

a. menetapkan Gubernur & Wakil Gubernur; dan

b. membentuk Perda & Perdais bersama Gubernur.

10

Pelaksanaan tugas & wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

& ayat diatur dlm peraturan tata tertib DPRD DIY yang

disusun & ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 18

Calon Gubernur & calon Wakil Gubernur ialah warga negara

Republik Indonesia yg harus memenuhi syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945, & Negara Kesatuan Republik

Indonesia serta Pemerintah;

c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon

Gubernur & bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon

Wakil Gubernur;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas

atau sederajat;

e. berusia sekurang-kurangnya 30 [tiga puluh] tahun;

f. mampu secara jasmani & rohani berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit

pemerintah;

g. tak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yg diancam dengan pidana penjara 5

[lima] tahun atau lebih, kecuali yg bersangkutan telah selesai

menjalani pidana lebih dari 5 [lima] tahun & mengumumkan

secara terbuka & jujur kepada publik bahwa dirinya pernah

menjadi terpidana serta tak akan mengulangi tindak pidana;

h. tak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi & bersedia untuk

diumumkan;

j. tak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yg menjadi tanggung jawabnya

yang merugikan keuangan negara;

k. tak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

l. memiliki nomor pokok wajib pajak [NPWP];

m. menyerahkan daftar riwayat hidup yg memuat, antara lain

riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, & anak;

dan

n. bukan sebagai anggota partai politik. 11

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

meliputi:

a. surat pernyataan bermeterai cukup dari yg bersangkutan yang

menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, & Negara

Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti

pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b;

b. surat pengukuhan yg menyatakan Sultan Hamengku Buwono

bertakhta di Kasultanan & surat pengukuhan yg menyatakan

Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti

pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c;

c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari

tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas

[dan/atau tingkatan yg lebih tinggi], sertifikat, atau surat

keterangan lain yg dilegalisasi oleh instansi yg berwenang,

sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada

ayat huruf d;

d. akta kelahiran/surat kenal lahir warga negara Indonesia, sebagai

bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf e;

e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit

pemerintah yg menerangkan bahwa yg bersangkutan mampu

secara jasmani & rohani melaksanakan tugas & kewajiban

sebagai Gubernur & Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf f;

f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang

menangani urusan pemerintahan di bidang hukum, sebagai bukti

pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf g;

g. surat keterangan pengadilan negeri yg menyatakan tidak

sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti

pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf h;

h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta

kekayaan pribadi kepada lembaga yg menangani

pemberantasan korupsi & surat pernyataan bersedia daftar

kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf i;

i. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri yang

menerangkan tak sedang memiliki tanggungan utang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yg menjadi

tanggung jawabnya yg merugikan keuangan negara, sebagai

bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf j;

j. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri yang

menerangkan bahwa yg bersangkutan tak sedang dalam

keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat huruf k;

k. fotokopi kartu NPWP, sebagai bukti pemenuhan syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat huruf l;

l. daftar riwayat hidup yg ditandatangani calon, sebagai bukti

pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf m;

dan 12

m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai

bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf n.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Calon

Pasal 19

DPRD DIY memberitahukan kepada Gubernur & Wakil Gubernur

serta Kasultanan & Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan

Gubernur & Wakil Gubernur paling lambat 3 [tiga] bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan Gubernur & Wakil Gubernur.

Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud

pada ayat , Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono

yang bertakhta sebagai calon Gubernur & Kadipaten mengajukan

Adipati Paku Alam yg bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur

paling lambat 30 [tiga puluh] hari sesudah surat pemberitahuan DPRD

DIY diterima.

Kasultanan & Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur

dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY menyerahkan:

a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yg ditandatangani

oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat;

b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang

ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan

Kadipaten Pakualaman;

c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang

bertakhta sebagai calon Gubernur & Adipati Paku Alam yang

bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur; dan

d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 18

ayat.

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur & Wakil Gubernur,

DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib

Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur paling lambat 1 [satu]

bulan sesudah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan

Hamengku Buwono yg bertakhta sebagai Gubernur & Adipati

Paku Alam yg bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan

Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat dibentuk

dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.

Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan

Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat bertugas

menyusun tata tertib penetapan Gubernur & Wakil Gubernur.

Tata tertib penetapan Gubernur & Wakil Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat harus sudah ditetapkan paling lambat 7

[tujuh] hari sesudah Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib

Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur dibentuk. 13

Anggota Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur

dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.

Tugas Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur

dan Wakil Gubernur berakhir pada saat tata tertib penetapan

Gubernur & Wakil Gubernur ditetapkan.

Bagian Ketiga

Verifikasi & Penetapan

Paragraf 1

Verifikasi

Pasal 21

DPRD DIY melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan

Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur & Adipati Paku Alam

sebagai calon Wakil Gubernur.

Pasal 22

Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dlm Pasal 21,

DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat dibentuk dengan keputusan

pimpinan DPRD DIY.

Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat bertugas sebagai penyelenggara

dan penanggung jawab penetapan Gubernur & Wakil Gubernur.

Anggota Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

terdiri atas wakil fraksi-fraksi.

Ketua & Wakil Ketua DPRD DIY karena jabatannya ialah Ketua

dan Wakil Ketua Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil

Gubernur merangkap anggota.

Sekretaris DPRD DIY karena jabatannya ialah sekretaris Panitia

Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur & bukan

anggota.

Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

diatur dlm tata tertib penetapan Gubernur & Wakil Gubernur.

Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

mengumumkan jadwal penetapan yg meliputi tahapan pengajuan

calon Gubernur & calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana

pelaksanaan pelantikan.

Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa

yang ada di daerah setempat.

Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

berakhir pada saat Gubernur & Wakil Gubernur dilantik. 14

Menteri melakukan fasilitasi & supervisi dlm pelaksanaan

penetapan Gubernur & Wakil Gubernur.

Pasal 23

Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur melakukan

verifikasi atas usul calon Gubernur dari Kasultanan & calon Wakil

Gubernur dari Kadipaten.

Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur melakukan

verifikasi calon Gubernur & calon Wakil Gubernur dlm jangka

waktu paling lama 7 [tujuh] hari.

Apabila terdapat syarat yg belum terpenuhi sebagai calon

Gubernur & calon Wakil Gubernur, Panitia Khusus Penetapan

Gubernur & Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan

kepada Kasultanan & Kadipaten untuk melengkapi syarat paling

lambat 7 [tujuh] hari sesudah selesainya verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat.

Jika Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

menyatakan persyaratan sudah terpenuhi, Panitia Khusus Penetapan

Gubernur & Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan

calon Wakil Gubernur dlm berita acara untuk selanjutnya

disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY dlm waktu paling lama 3

[tiga] hari.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 24

DPRD DIY menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda

pemaparan visi, misi, & program calon Gubernur paling lama 7

[tujuh] hari sesudah diterimanya hasil penetapan dari Panitia Khusus

Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat.

Visi, misi, & program sebagaimana dimaksud pada ayat

berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah DIY

dan perkembangan lingkungan strategis.

Setelah penyampaian visi, misi, & program sebagaimana dimaksud

pada ayat , DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono

yang bertakhta sebagai Gubernur & Adipati Paku Alam yang

bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat , DPRD

DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk

mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono

yang bertakhta sebagai Gubernur & Adipati Paku Alam yang

bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Presiden mengesahkan penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan usulan Menteri.

15

Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan

penetapan Gubernur & Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud

pada ayat kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan

Adipati Paku Alam.

Pasal 25

Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yg bertakhta sebagai

Gubernur & Adipati Paku Alam yg bertakhta sebagai Wakil

Gubernur selama 5 [lima] tahun terhitung sejak pelantikan.

Sultan Hamengku Buwono yg bertakhta sebagai Gubernur dan

Adipati Paku Alam yg bertakhta sebagai Wakil Gubernur tidak

terikat ketentuan 2 [dua] kali periodisasi masa jabatan sebagaimana

diatur dlm undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pasal 26

Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yg bertakhta memenuhi

syarat sebagai calon Gubernur & Adipati Paku Alam yg bertakhta

tak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD DIY

menetapkan Sultan Hamengku Buwono yg bertakhta sebagai

Gubernur.

Sebagai Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat , Sultan

Hamengku Buwono yg bertakhta sekaligus melaksanakan tugas

Wakil Gubernur sampai dengan dilantiknya Adipati Paku Alam yang

bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tak memenuhi syarat sebagai

calon Gubernur & Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai

calon Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Adipati Paku Alam

sebagai Wakil Gubernur.

Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ,

Adipati Paku Alam yg bertakhta sekaligus melaksanakan tugas

Gubernur sampai dengan dilantiknya Sultan Hamengku Buwono

yang bertakhta sebagai Gubernur.

Berdasarkan penetapan Sultan Hamengku Buwono yg bertakhta

sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yg bertakhta sebagai

Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat & ayat ,

DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk

mendapatkan pengesahan penetapan.

Presiden mengesahkan penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat.

Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yg bertakhta tidak

memenuhi syarat sebagai Gubernur & Adipati Paku Alam yang

bertakhta tak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur,

Pemerintah mengangkat Penjabat Gubernur sesudah mendapatkan

pertimbangan Kasultanan & Kadipaten sampai dilantiknya Sultan

Hamengku Buwono yg bertakhta sebagai Gubernur dan/atau

Adipati Paku Alam yg bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 16

Bagian Keempat

Pelantikan Gubernur & Wakil Gubernur

Pasal 27

Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh

Presiden.

Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau

Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.

Dalam hal Presiden & Wakil Presiden berhalangan, pelantikan

Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.

BAB VII

GUBERNUR DAN/ATAU WAKIL GUBERNUR BERHALANGAN

Pasal 28

Dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau tak memenuhi

persyaratan lagi sebagai Gubernur atau diberhentikan sebelum

berakhirnya masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur sekaligus juga

melaksanakan tugas Gubernur.

Wakil Gubernur melaksanakan tugas Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat berakhir pada saat dilantiknya Gubernur

definitif.

Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap atau tak memenuhi

persyaratan sebagai Wakil Gubernur atau diberhentikan sebelum

berakhirnya masa jabatan Wakil Gubernur, Gubernur sekaligus juga

melaksanakan tugas Wakil Gubernur.

Gubernur melaksanakan tugas Wakil Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat berakhir pada saat dilantiknya Wakil

Gubernur definitif.

Pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat & ayat dilaksanakan menurut tata cara:

a. Kasultanan atau Kadipaten memberitahukan kepada DPRD DIY

mengenai pengukuhan Sultan Hamengku Buwono yg bertakhta

atau pengukuhan Adipati Paku Alam yg bertakhta;

b. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur

dan Wakil Gubernur yg beranggotakan wakil fraksi-fraksi;

c. Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang

bertakhta sebagai calon Gubernur atau Kadipaten mengajukan

Adipati Paku Alam yg bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur

kepada DPRD DIY melalui Panitia Khusus Penetapan Gubernur

dan Wakil Gubernur dengan menyertakan dokumen persyaratan

sebagaimana dimaksud dlm Pasal 18 ayat & Pasal 19 ayat

;

d. Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur

melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan sebagaimana

dimaksud pada huruf c dlm waktu paling lama 7 [tujuh] hari; 17

e. hasil verifikasi Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil

Gubernur dituangkan ke dlm berita acara verifikasi dan

selanjutnya disampaikan kepada DPRD DIY dlm waktu paling

lama 3 [tiga] hari;

f. dlm hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e

dinyatakan memenuhi syarat, DPRD DIY menetapkan Sultan

Hamengku Buwono yg bertakhta sebagai Gubernur atau

Adipati Paku Alam yg bertakhta sebagai Wakil Gubernur dalam

rapat paripurna DPRD DIY, paling lama 7 [tujuh] hari setelah

diterimanya hasil verifikasi dari Panitia Khusus Penetapan

Gubernur atau Wakil Gubernur;

g. DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri, untuk

mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono

yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang

bertakhta sebagai Wakil Gubernur;

h. Menteri menyampaikan usulan pengesahan penetapan Sultan

Hamengku Buwono yg bertakhta sebagai Gubernur & Adipati

Paku Alam yg bertakhta sebagai Wakil Gubernur kepada

Presiden;

i. Presiden mengesahkan penetapan Gubernur atau Wakil

Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud

pada huruf h;

j. Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan

penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur kepada DPRD DIY

serta Sultan Hamengku Buwono & Adipati Paku Alam; dan

k. pelantikan Gubernur atau Wakil Gubernur sesuai dengan

ketentuan dlm Pasal 27.

Masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud

pada ayat berakhir sampai habis masa jabatannya.

Dalam hal Gubernur & Wakil Gubernur berhalangan tetap atau

tak memenuhi persyaratan sebagai Gubernur & Wakil Gubernur,

Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur sampai

dengan Presiden mengangkat penjabat Gubernur.

Masa jabatan penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat

berakhir pada saat dilantiknya Gubernur atau Wakil Gubernur

yang definitif.

Pasal 29

Tata cara pengangkatan penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat & ayat berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 30

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana

dimaksud dlm Pasal 7 ayat huruf b diselenggarakan untuk

mencapai efektivitas & efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, 18

akuntabilitas, transparansi, & partisipasi dengan memperhatikan

bentuk & susunan pemerintahan asli.

Ketentuan mengenai penataan & penetapan kelembagaan

Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat diatur

dalam Perdais.

BAB IX

KEBUDAYAAN

Pasal 31

Kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 7 ayat

huruf c diselenggarakan untuk memelihara & mengembangkan

hasil cipta, rasa, karsa, & karya yg berupa nilai-nilai,

pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, & tradisi luhur

yang mengakar dlm masyarakat DIY.

Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dlm Perdais.

BAB X

PERTANAHAN

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana

dimaksud dlm Pasal 7 ayat huruf d, Kasultanan & Kadipaten

dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum.

Kasultanan sebagai badan hukum merupaken subjek hak yang

mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan.

Kadipaten sebagai badan hukum merupaken subjek hak yang

mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten.

Tanah Kasultanan & tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada

ayat & ayat meliputi tanah keprabon & tanah bukan

keprabon yg terdapat di seluruh kabupaten/kota dlm wilayah

DIY.

Kasultanan & Kadipaten berwenang mengelola & memanfaatkan

tanah Kasultanan & tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-

besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan

kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33

Hak milik atas tanah Kasultanan & tanah Kadipaten sebagaimana

dimaksud dlm Pasal 32 ayat & ayat didaftarkan pada

lembaga pertanahan.

Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan & tanah Kadipaten

sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. 19

Pendaftaran atas tanah Kasultanan & tanah Kadipaten

sebagaimana dimaksud pada ayat yg dilakukan oleh pihak lain

wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk tanah

Kasultanan & persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah

Kadipaten.

Pengelolaan & pemanfaatan tanah Kasultanan & tanah

Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan

Kasultanan untuk tanah Kasultanan & izin persetujuan Kadipaten

untuk tanah Kadipaten.

BAB XI

TATA RUANG

Pasal 34

Kewenangan Kasultanan & Kadipaten dlm tata ruang

sebagaimana dimaksud dlm Pasal 7 ayat huruf e terbatas pada

pengelolaan & pemanfaatan tanah Kasultanan & tanah

Kadipaten.

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

, Kasultanan & Kadipaten menetapkan kerangka umum

kebijakan tata ruang tanah Kasultanan & tanah Kadipaten sesuai

dengan Keistimewaan DIY.

Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan & tanah

Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan

memperhatikan tata ruang nasional & tata ruang DIY.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan & pemanfaatan tanah

Kasultanan & tanah Kadipaten serta tata ruang tanah Kasultanan dan

tanah Kadipaten diatur dlm Perdais, yg penyusunannya berpedoman

pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERDA, PERDAIS, PERATURAN GUBERNUR,

DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

Pasal 36

Perda dibentuk & ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRD

DIY & Gubernur.

Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Perdais dibentuk oleh DPRD DIY & Gubernur untuk melaksanakan

kewenangan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 7 ayat.

Rancangan Perdais dapat diusulkan oleh DPRD DIY atau Gubernur.

20

Apabila dlm suatu masa sidang DPRD DIY & Gubernur

menyampaikan rancangan Perdais mengenai materi yg sama, yang

dibahas ialah rancangan Perdais yg disampaikan oleh DPRD DIY

dan rancangan Perdais yg disampaikan Gubernur digunakan

sebagai bahan sandingan.

Dalam penyiapan & pembahasan rancangan Perdais, DPRD DIY

dan Gubernur mendayagunakan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan

tradisi luhur yg mengakar dlm masyarakat & memperhatikan

masukan dari masyarakat DIY.

Rancangan Perdais yg telah disetujui bersama oleh DPRD DIY dan

Gubernur, disampaikan oleh pimpinan DPRD DIY kepada Gubernur

paling lama 7 [tujuh] hari sejak tanggal persetujuan untuk ditetapkan

sebagai Perdais.

Rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan

oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dlm waktu

paling lama 30 [tiga puluh] hari sejak rancangan Perdais tersebut

disetujui bersama oleh DPRD DIY & Gubernur.

Dalam hal rancangan Perdais tak ditetapkan oleh Gubernur dalam

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat , rancangan Perdais

tersebut sah menjadi Perdais & wajib diundangkan dengan

penempatannya dlm lembaran daerah.

Dalam hal sahnya rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada

ayat , rumusan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan

Daerah Istimewa ini dinyatakan sah.

Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat harus

dibubuhkan pada halaman terakhir Perdais sebelum pengundangan

naskah Perdais ke dlm lembaran daerah.

Perdais disampaikan kepada Menteri.

Pasal 38

Perdais yg bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan,

nilai & budaya masyarakat DIY atau peraturan perundang-

undangan yg lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Menteri.

Pembatalan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan

dengan Keputusan Menteri.

Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perdais & selanjutnya

DPRD DIY bersama Gubernur mencabut Perdais dimaksud paling

lambat 7 [tujuh] hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat.

Apabila Pemerintahan Daerah DIY tak dapat menerima keputusan

pembatalan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat dengan

alasan yg bisa dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,

Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling

lambat 14 [empat belas] hari sejak diterimanya keputusan

pembatalan. 21

Presiden memberikan keputusan atas pengajuan keberatan

pembatalan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat paling lama

30 [tiga puluh] hari.

Apabila dlm waktu 30 [tiga puluh] hari sebagaimana dimaksud

dalam ayat Presiden tak memberikan keputusan, Perdais tetap

berlaku & mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 39

Gubernur berwenang membentuk peraturan Gubernur dan

keputusan Gubernur.

Untuk melaksanakan Perda & Perdais, Gubernur dapat

membentuk peraturan Gubernur dan/atau menetapkan keputusan

Gubernur.

Peraturan Gubernur & keputusan Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat & ayat tak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum, nilai-nilai luhur, budaya, atau peraturan

perundang-undangan yg lebih tinggi.

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat & ayat

diundangkan dlm Berita Daerah.

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat & ayat

disampaikan kepada Menteri.

Pasal 40

Perda, Perdais, & peraturan Gubernur wajib disebarluaskan oleh

Pemerintah Daerah DIY.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 41

Semua peraturan perundang-undangan yg mengatur keuangan daerah

berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY.

Pasal 42

Pemerintah menyediakan pendanaan dlm rangka penyelenggaraan

urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dlm Pasal 7 ayat

dlm Anggaran Pendapatan & Belanja Negara sesuai dengan

kebutuhan DIY & kemampuan keuangan negara.

Dana dlm rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah

DIY sebagaimana dimaksud pada ayat dibahas & ditetapkan

oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.

Dana sebagaimana dimaksud pada ayat berupa dana

Keistimewaan yg diperuntukkan bagi & dikelola oleh Pemerintah

Daerah DIY yg pengalokasian & penyalurannya melalui

mekanisme transfer ke daerah.

22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan

penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri

Keuangan.

Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY

kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun

anggaran.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yg bertakhta dan/atau

Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yg bertakhta berdasarkan

Undang-Undang ini bertugas:

a. melakukan penyempurnaan & penyesuaian peraturan di lingkungan

Kasultanan & Kadipaten;

b. mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan

penyesuaian peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. melakukan inventarisasi & identifikasi tanah Kasultanan & tanah

Kadipaten;

d. mendaftarkan hasil inventarisasi & identifikasi tanah Kasultanan

dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada

lembaga pertanahan;

e. melakukan inventarisasi & identifikasi seluruh kekayaan Kasultanan

dan Kadipaten selain sebagaimana dimaksud pada huruf c yang

merupaken warisan budaya bangsa; dan

f. merumuskan & menetapkan tata hubungan antara Sultan

Hamengku Buwono & Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan.

Pasal 44

Biaya yg diperlukan bagi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 dibebankan pada Anggaran Pendapatan & Belanja

Negara & Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah DIY.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Ketentuan mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur & Wakil

Gubernur dlm Undang-Undang ini tak berlaku untuk pengisian

jabatan Gubernur & Wakil Gubernur untuk pertama kali

berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali ketentuan Pasal 18, Pasal

19 ayat , Pasal 25, & Pasal 27.

Pengisian jabatan Gubernur & Wakil Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat dilakukan dengan tata cara:

a. DPRD DIY memberitahukan kepada Gubernur & Wakil

Gubernur serta Kasultanan & Kadipaten tentang berakhirnya

masa jabatan Gubernur & Wakil Gubernur paling lambat 2

[dua] hari sejak Undang-Undang ini diundangkan; 23

b. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, Gubernur wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah DIY akhir masa jabatan kepada Pemerintah

paling lambat 14 [empat belas] hari sebelum berakhirnya masa

jabatan Gubernur & Wakil Gubernur;

c. DPRD DIY menetapkan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan

Wakil Gubernur & membentuk Panitia Khusus Penetapan

Gubernur & Wakil Gubernur yg beranggotakan wakil fraksi-

fraksi paling lambat 2 [dua] hari sejak Undang-Undang ini

diundangkan;

d. Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang

bertakhta sebagai calon Gubernur & Kadipaten mengajukan

Adipati Paku Alam yg bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur

kepada DPRD DIY melalui Panitia Khusus Penetapan Gubernur

dan Wakil Gubernur paling lambat 5 [lima] hari sejak diterimanya

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan

menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat & Pasal 19 ayat ;

e. Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan sebagaimana

dimaksud pada huruf d paling lama 4 [empat] hari sejak dokumen

persyaratan diterima dengan lengkap;

f. hasil verifikasi Panitia Khusus Penetapan Gubernur & Wakil

Gubernur dituangkan ke dlm berita acara verifikasi dan

selanjutnya disampaikan kepada DPRD DIY paling lambat 1 [satu]

hari sejak selesainya verifikasi;

g. dlm hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f

dinyatakan memenuhi syarat, DPRD DIY menetapkan Sultan

Hamengku Buwono yg bertakhta sebagai Gubernur & Adipati

Paku Alam yg bertakhta sebagai Wakil Gubernur dlm rapat

paripurna DPRD DIY, yg didahului dengan pemaparan visi,

misi, & program calon Gubernur paling lama 3 [tiga] hari

setelah diterimanya hasil verifikasi dari Panitia Khusus Penetapan

Gubernur & Wakil Gubernur;

h. DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri, untuk

mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono

yang bertakhta sebagai Gubernur & Adipati Paku Alam yang

bertakhta sebagai Wakil Gubernur paling lama 2 [dua] hari

setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i. Menteri menyampaikan usulan pengesahan penetapan Sultan

Hamengku Buwono yg bertakhta sebagai Gubernur & Adipati

Paku Alam yg bertakhta sebagai Wakil Gubernur kepada

Presiden paling lama 2 [dua] hari sesudah diterimanya surat

usulan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada huruf h;

j. Presiden mengesahkan penetapan Gubernur & Wakil Gubernur

berdasarkan usulan Menteri paling lama 5 [lima] hari sejak

diterimanya surat usulan dari Menteri sebagaimana dimaksud

pada huruf i;

k. Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan

penetapan Gubernur & Wakil Gubernur kepada DPRD DIY

serta Sultan Hamengku Buwono & Adipati Paku Alam paling

lama 2 [dua] hari sesudah diterimanya keputusan Presiden tentang

pengesahan penetapan Gubernur & Wakil Gubernur; & 24

l. pelantikan Gubernur & Wakil Gubernur sesuai dengan

ketentuan dlm Pasal 27.

Pasal 46

Selain bertugas sebagaimana dimaksud dlm Pasal 10 & Pasal 13,

Gubernur & Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2012 sampai dengan

Tahun 2017 bertugas:

a. menyiapkan perangkat Pemerintah Daerah DIY untuk melaksanakan

Keistimewaan DIY berdasarkan Undang-Undang ini;

b. menyiapkan arah umum kebijakan penataan & penetapan

kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang ini;

c. menyiapkan kerangka umum kebijakan di bidang kebudayaan;

d. menyiapkan kerangka umum kebijakan pengelolaan & pemanfaatan

pertanahan & tata ruang tanah Kasultanan & tanah Kadipaten

sesuai dengan Keistimewaan DIY;

e. bersama DPRD DIY membentuk Perda tentang tata cara pembentukan

Perdais; dan

f. menyiapkan masyarakat DIY dlm pelaksanaan Keistimewaan

sebagaimana ditentukan dlm Undang-Undang ini.

Pasal 47

Pengelolaan dan/atau pemanfaatan tanah Kasultanan & tanah

Kadipaten yg dilakukan oleh masyarakat atau pihak ketiga dapat

dilanjutkan sepanjang pengelolaan dan/atau pemanfaatannya sesuai

dengan ketentuan dlm Undang-Undang ini.

Pasal 48

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, susunan organisasi

Pemerintah Daerah DIY, perangkat Pemerintah Daerah DIY, & jabatan

dalam Pemerintah Daerah DIY yg sudah ada pada saat berlakunya

Undang-Undang ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan

terbentuknya Pemerintahan Daerah DIY berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Semua ketentuan dlm undang-undang tentang pemerintahan daerah

berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY sepanjang tak diatur secara

khusus dlm Undang-Undang ini.

Pasal 50

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

3] sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 827] tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang ini.

25

Pasal 51

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dlm Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN… NOMOR… 26

RANCANGAN

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN…

TENTANG

KEISTIMEWAAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Status istimewa yg melekat pada DIY merupaken bagian integral

dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan

keputusan Sultan Hamengku Buwono IX & Adipati Paku Alam VIII

untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya

untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan

telah tercatat dlm sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan

refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, & masyarakat Yogyakarta

secara keseluruhan yg mengagungkan ke-bhinneka-an dlm ke-

tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dlm Pancasila & Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat Yogyakarta yg homogen pada awal kemerdekaan

meleburkan diri ke dlm masyarakat Indonesia yg majemuk, baik

etnik, agama maupun adat istiadat. Pilihan itu membawa masyarakat

Yogyakarta menjadi bagian kecil dari masyarakat Indonesia. Oleh

karena itu, Keistimewaan DIY harus mampu membangun

keharmonisan & kohesivitas sosial yg berperikeadilan.

Sentralitas posisi masyarakat DIY dlm sejarah DIY sebagai satu

kesatuan masyarakat yg memiliki kehendak yg luhur dalam

berbangsa & bernegara & keberadaan Kasultanan & Kadipaten

sebagai institusi yg didedikasikan untuk rakyat merupaken satu

kesatuan yg tak terpisahkan.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX

dan Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari

Indonesia. Kedua tokoh itu masing-masing secara terpisah, tetapi

dengan format & isi yg sama, mengeluarkan Maklumat pada

tanggal 5 September 1945 yg kemudian dikukuhkan dengan Piagam

Kedudukan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 September 1945

menyatakan integrasi Yogyakarta ke dlm Negara Kesatuan Republik

Indonesia dengan status daerah istimewa.

Keputusan kedua tokoh tersebut memiliki arti penting bagi Indonesia

karena telah memberikan wilayah & penduduk yg nyata bagi

Indonesia yg baru memproklamasikan kemerdekaannya. Peran

Yogyakarta terus berlanjut di era revolusi kemerdekaan yang

diwujudkan melalui upaya Kasultanan & Kadipaten serta rakyat 27

Yogyakarta dlm mempertahankan, mengisi, & menjaga keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DIY pada saat ini & masa yg akan datang akan terus mengalami

perubahan sosial yg sangat dinamis. Masyarakat Yogyakarta dewasa

ini memasuki fase baru yg ditandai oleh masyarakat yg secara

hierarkis tetap mengikuti pola hubungan patron-klien pada masa lalu

dan di sisi lain masyarakat memiliki hubungan horizontal yg kuat.

Perkembangan di atas, sekalipun telah membawa perubahan

mendasar, tak menghilangkan posisi Kasultanan & Kadipaten

sebagai sumber rujukan budaya bagi mayoritas masyarakat DIY.

Kasultanan & Kadipaten tetap diposisikan sebagai simbol pengayom

kehidupan masyarakat & tetap sebagai ciri keistimewaan DIY.

Pengaturan Keistimewaan DIY dlm peraturan perundang-undangan

sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap konsisten

dengan memberikan pengakuan keberadaan suatu daerah yang

bersifat istimewa. Bahkan, Pasal 18B ayat Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan

terhadap eksistensi suatu daerah yg bersifat istimewa dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, konsistensi

pengakuan atas status keistimewaan suatu daerah belum diikuti

pengaturan yg komprehensif & jelas mengenai keistimewaannya.

Kewenangan yg diberikan kepada DIY melalui Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1950 semata-mata mengacu pada Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang

memperlakukan sama semua daerah di Indonesia. Hal yg sama juga

terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal di

atas telah memunculkan interpretasi bahwa Keistimewaan DIY hanya

pada kedudukan Gubernur & Wakil Gubernur.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan, penyesuaian & penegasan

terhadap substansi keistimewaan yg diberikan kepada Daerah

Istimewa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 & Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk

itu, dlm rangka perubahan & penyesuaian serta penegasan

Keistimewaan DIY, perlu dibentuk undang-undang tentang

keistimewaan DIY.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata

pemerintahan yg baik & demokratis, ketenteraman dan

kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan

melembagakan peran & tanggung jawab Kasultanan & Kadipaten

dalam menjaga & mengembangkan budaya Yogyakarta yang

merupaken warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan

asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-

tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan

pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan

memperhatikan aspek historis, sosiologis, & yuridis, substansi

Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.

28

Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan,

kedudukan, tugas, & wewenang Gubernur & Wakil Gubernur,

kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan

tata ruang. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY mempunyai

kewenangan yg meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-

Undang ini & kewenangan berdasarkan oleh undang-undang tentang

pemerintahan daerah. Namun, kewenangan yg telah dimiliki oleh

pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY tetap sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan

DIY, Undang-Undang ini mengatur pendanaan Keistimewaan yang

pengalokasian & penyalurannya melalui mekanisme transfer ke

daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Ayat

Ayat

Yang dimaksud dengan “peta” dlm ketentuan ini adalah

peta rupa bumi dengan sumber data minimal skala

1:250. 000 yg dibuat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas hak asal-

usul” ialah bentuk penghargaan & penghormatan

negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan

Kadipaten ke dlm Negara Kesatuan Republik Indonesia

untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan

status istimewa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan” ialah asas

yang mengutamakan kepentingan rakyat dlm semua

pengambilan keputusan di DIY.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” ialah adanya

pengakuan, penghargaan, & persamaan hak asasi

manusia secara universal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ke-bhinneka-tunggal-ika-an”

ialah asas yg menjamin ruang bagi setiap daerah

untuk menata daerahnya sesuai dengan karakteristik dan

kebutuhan lokal dengan tetap memperhatikan kepentingan

nasional. 29

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan”

ialah asas pemerintahan yg berorientasi pada rakyat,

transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan

menjamin kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah

pengaturan mengenai Keistimewaan DIY harus sekaligus

melayani kepentingan Indonesia, & sebaliknya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan kearifan

lokal” ialah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu

kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan

keamanan, serta pengakuan & peneguhan peran

Kasultanan & Kadipaten tak dilihat sebagai upaya

pengembalian nilai-nilai & praktik feodalisme, melainkan

sebagai upaya menghormati, menjaga, dan

mendayagunakan kearifan lokal yg telah mengakar

dalam kehidupan sosial & politik di Yogyakarta dalam

konteks kekinian & masa depan.

Pasal 5

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Kewenangan Istimewa DIY berada di

Provinsi” ialah penyelenggaraan urusan keistimewaan

dilaksanakan di provinsi bukan di kabupaten/kota.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Ayat

Huruf a

Huruf b

30

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas

sehari-hari Gubernur” ialah tugas rutin

pemerintahan yg tak berkaitan dengan

pengambilan kebijakan yg bersifat strategis dalam

aspek keuangan, kelembagaan, personel dan

perizinan, serta kebijakan strategis lainnya.

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah

keadaan tak dapat melaksanakan tugas jabatan

karena sedang melakukan pendidikan, pelatihan,

kursus, kunjungan ke luar negeri, kunjungan ke

dalam negeri, menunaikan ibadah keagamaan,

sakit, cuti, atau alasan lain yg sejenis dengan itu.

Huruf d

Huruf b

Yang dimaksud dengan “turut serta dlm suatu

perusahaan” ialah menjadi direksi atau komisaris

perusahaan.

Pasal 32

Ayat

Yang dimaksud dengan “badan hukum” ialah badan

hukum khusus bagi Kasultanan & Kadipaten, yang

dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat

Yang dimaksud dengan “tanah Kasultanan [Sultanaat

Grond]”, lazim disebut Kagungan Dalem, ialah tanah

milik Kasultanan.

Ayat

Yang dimaksud dengan “tanah Kadipaten [Pakualamanaat

Grond]”, lazim disebut Kagungan Dalem, ialah tanah

milik Kadipaten.

32

Ayat

Tanah keprabon ialah tanah yg digunakan untuk

bangunan istana & kelengkapannya, seperti Pagelaran,

Kraton, Sripanganti, tanah untuk makam Raja dan

kerabatnya [di Kotagede, Imogiri, & Giriloyo], alun-alun,

masjid, taman sari, pesanggrahan, & petilasan.

Tanah bukan keprabon terdiri atas dua jenis tanah, yaitu

tanah yg digunakan penduduk/lembaga dengan hak

[magersari, ngindung, hak pakai, hutan, kampus, rumah

sakit, & lain-lain] & tanah yg digunakan penduduk

tanpa alas hak.

Ayat

Pasal 33

Ayat

Yang dimaksud dengan “lembaga pertanahan” adalah

lembaga pemerintah non-kementerian yg menangani

bidang pertanahan.

Ayat

Ayat

Yang dimaksud dengan “pihak lain” ialah perseorangan,

badan hukum, badan usaha, & badan sosial yang

mengelola & memanfaatkan tanah Kasultanan & tanah

Kadipaten.

Ayat

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

33

Pasal 41

Pasal 42

Ayat

Dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan DIY,

Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana

kebutuhan yg dituangkan dlm rencana program dan

kegiatan tahunan & 5 [lima] tahunan.

Ayat

Mekanisme pembahasan pendanaan Keistimewaan DIY

dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY bersama dengan

kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang

menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan nasional, keuangan, pemerintahan daerah,

dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian

yang berkaitan dengan Keistimewaan DIY.

    asas asas dalam pengaturan keistimewaan diy asas- asas dalam pengaturan keistimewaan diy tugas gub diy tugas gub diy tugas dan wewenang daerah istimewa yogyakarta (diy) penyelenggaraan pemerintahan provinsi diy didasarkan pada undang undang tentang gubernur yogyakarta penjelasan tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur keistimewaan pengisian jabatan kedudukan tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur bagaimana kedudukan gubernur dan wakil gubernur diy tata cara pengisian gubernur dan wakil gubernur diy salah satu keistimewaan provinsi di yogyakarta di bagian tata cara pengisian jabatan dasar hukum yang mengatur mengapa yogyakarta diberikan daerah kekuasaan tugas dan wewenang pemerintahan yogyakarta tata cara pengisian jabatan diy